7 Gebrakan Ahok yang Bikin Geger

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 13:44 WIB
Ahok
Ahok (Foto: 20Detik)
Jakarta -

Langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina menuai sorotan publik. Jauh sebelum menjadi Komut, Ahok juga kerap menelurkan kebijakan yang bikin heboh semasa memimpin DKI Jakarta.

Dihimpun detikcom, Kamis (17/6/2021), Ahok sempat menjabat Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sejak 2012. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, Ahok resmi dilantik menjadi Gubernur DKI pada akhir 2014.

Ahok mencalonkan diri pada Pilgub DKI 2017 tapi kalah dari pesaingnya, Anies Baswedan. Kini, setelah tak aktif lagi di politik, Ahok menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Berikut sederet gebrakan sejak menjabat Gubernur DKI hingga Komut Pertamina:

1. e-Budgeting

Salah satu kebijakan yang dipamerkan semasa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI adalah e-budgeting. Ahok menyebut sistem e-budgeting telah menghemat banyak anggaran.

Ahok menceritakan soal e-budgeting kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/2/2015) sore.

"Terus e-budgeting. Kan saya bilang, kata sosialisasi nggak boleh, beli mesin penghancur kertas, penghitung duit, nggak boleh. Begitu masuk ke komputer, sistem kami menolak," kata Ahok di Balai Kota, Senin (2/2/2015).

Dengan e-budgeting, Ahok berkata anggaran-anggaran yang tidak memiliki nilai atau fungsi penting akan langsung dieliminasi. Dengan begitu, anggaran pun bisa dihemat sangat banyak.

"Kemarin tahu nggak, berapa duit yang kita dapat dari penolakan-penolakan dari mereka-mereka yang masih bandel mau masukin? Itu Rp 4,3 triliun. Semalam ada yang masukin lagi, kan harus 100 persen e-budgeting, dapat lagi Rp 1 triliun," ucap Ahok.

"Jadi Rp 5,3 triliun kita hemat dari sistem e-budgeting. Jadi sistem yang kita bikin ini mulai jalan. Harusnya 2014 sudah jalan. Hanya waktu itu mereka masih bandel, ngeles, ngeyel, nggak mau kan," sambung Ahok.

Di kesempatan lain, Ahok mengatakan e-budgeting juga digunakan sebagai jebakan batman untuk para koruptor.

Berawal dari temuan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun pada 2014. Ia menemukan pengadaan UPS senilai Rp 4,3 triliun, dan berhasil dipotong.

"Pak Lasro jelas, sudah coba memotong Rp 4,3 triliun tapi kan masih ada suku dinas di bawahnya yang masih nakal, kan. Dipaksa, makanya masih lolos di 2014, masih lolos 55 paket," kata Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Tonton juga Video: Malam-malam Ahok Temui Gibran, Ada Apa?

[Gambas:Video 20detik]