Jakarta - Serapan anggaran DKI Jakarta tahun ini hanya mencapai Rp 4,123 triliun atau 12,08 persen. Agar ke depannya tidak lagi terjadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan kepada Kemendagri untuk melakukan penyusunan anggaran daerah dengan sistem elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (e-Musrenbang).
"Saya kan bilang ke Kemendagri dan semua kalau kita harus perketat penyusunan suatu APBD mulai dari sistem e-Musrenbang. Biar semua sesuai betul," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Ahok tidak menampik selama ini sistem penyusunan APBD DKI masih banyak kekurangan hingga membuka celah praktek kecurangan. Namun dia yakin untuk penyusunan APBD 2016 bisa lebih baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBD 2016 baru mengarah yang benar. Ini saja KUA-PPAS masih terlambat, karena dari pihak DPRD menafsirkannya masih macam-macam. Kita bisa bayangin kan ini sistem pembukuan kita memang banyak yang ditoleransi," terangnya.
"Jakarta saja salah bertahun-tahun, puluhan tahun. Begitu," ujar Ahok.
(aws/fdn)
.webp)
