7 Gebrakan Ahok yang Bikin Geger

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 13:44 WIB
Ahok
Ahok (Foto: 20Detik)

4. Ahok Kembalikan Sisa Dana Operasional Gubernur Rp 1,2 M

Ahok mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo. Ahok juga mengembalikan sisa biaya operasional gubernur untuk Mei 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.

Dalam surat pernyataan yang diterima detikcom, Rabu (24/5/2017), tertulis sisa Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang dikembalikan yakni sebesar Rp 1.287.096.775. Uang tersebut ditransfer melalui Bank DKI atas nama Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

"Sehubungan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Sisa Masa Jabatan Tahun 2017 Tertanggal 12 Mei 2017, maka saya dengan ini menyatakan akan mengembalikan sisa BPO Kepala Daerah bulan Mei tahun 2017," sebut Ahok dalam surat pernyataannya.

5.Bongkar anggaran UPS

Saat menjadi Gubernur Jakarta, Ahok pernah mengungkap anggaran uninterruptible power supply (UPS) yang membuat sejumlah anggota DPRD DKI diperiksa penegak hukum. Mulanya, Ahok ke KPK melaporkan adanya dana Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi untuk pengadaan UPS. Polisi juga menyelidiki isu ini.

Anggaran UPS masuk ke APBD Perubahan 2014. Belakangan diketahui, nilainya Rp 12,1 triliun.

Langkah Ahok membongkar anggaran Jakarta mengakibatkan perseteruan terbuka antara Ahok dan DPRD DKI. Ahok sudah beraksi menulis di berkas anggaran ke DPRD berbunyi 'Anggaran Nenek Lu' atau 'Pemahaman Nenek Lu' sebagai langkah protes.

Rentang 28 Januari sampai 12 Maret 2015, tim penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 35 saksi kasus pengadaan UPS. Tak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menjadi perbincangan banyak orang lantaran salah menyebut 'UPS' sebagai 'USB'.

Perkembangan terakhir soal kasus korupsi UPS ini, diberitakan detikcom pada 24 Juni 2020. Eks Kepala Suku Dinas Jakarta Pusat Zaenal Soleman divonis 8 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Zaenal.