Pejabat Kemensos 'Nyanyi' soal Siasat Legislator Senayan di Kasus Bansos

Zunita Putri - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 15:37 WIB
Juliari Peter Batubara kembali menjalani sidang kasus korupsi bansos di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang menghadirkan saksi Ketua DPC PDIP Kendal, Akhmad Suyuti.
Juliari Peter Batubara. (Foto: Ari Saputra)

Jatah Bansos untuk Perusahaan Herman Hery

Masih dalam persidangan itu, jaksa menghadirkan seorang saksi bernama Ivo Wongkaren. Dia mengaku bekerja di PT Dwimukti Graha Elektrindo yang menjadi salah satu vendor bansos COVID-19.

Ivo menyebut PT Dwimukti Graha Elektrindo dimiliki Herman Hery yang merupakan Ketua Komisi III DPR. Menurut Ivo, ada nama istri dan anak Herman Hery di kepemilikan saham perusahaan itu.

"(Herman Hery) pemilik saham murni 100 persen direct atau indirect ada di AD/ART perusahaan. Direct indirect jadi ada nama istri dan anaknya," ucap Ivo.

Menurut Ivo, awalnya dirinya bersama seorang bernama Tedi sebagai pemilik PT Anomali Group menemui 2 anak buah Juliari yaitu Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso pada April 2020. Adi kala itu sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bansos, sedangkan Joko sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos.

Pertemuan itu berlangsung di ruangan Sesditjen Linjamsos M.O. Royani. Di sana, Ivo mengatakan Tedi memgajukan permohonan suplai bansos, kemudian PT Anomali diminta mengajukan proposal.

"Adi Wahyono hanya mengatakan apa perusahaan ini mampu, dan jangan sampai ada keterlambatan karena bansos sudah berjalan saat itu, kami ke sana hanya untuk memastikan apakah Anomali ini benar dapat (kuota bansos) atau tidak," kata Ivo.

Setelah memastikan PT Anomali mendapat kuota bansos, kemudian PT Anomali bekerja sama dengan PT Dwimukti Graha Elektrindo milik Herman Hery, tempat Ivo bekerja.

"PT Anomali buka PO ke kami, Anomali beli barang ke kami, kami beli dari pabrik minyak goreng, biskuit, sarden," ucap Ivo.

Ivo menyebut PT Anomali mendapat kuota pada tahap 3, 5, dan 7. Selain PT Anomali, Ivo mengatakan PT Dwimukti juga membantu PT Dwinatama dalam mengerjakan paket bansos pada tahap 8 dan 9.

"Keuntungan dapat berapa?" tanya jaksa KPK.

"Rp 28.000-Rp 30.000/paket," ucap Ivo.

Ivo menegaskan PT Dwimukti Graha Elektrindo tidak pernah mengajukan diri menjadi penyedia bansos. Dia mengaku PT Dwimukti fokus pada suplai barang saja.

"Tidak, karena nggak pernah kerja dengan Kemensos, dan Dwimukti sebenarnya untuk suplai grup kami sendiri karena punya hotel, keperluan seluruh hotel lewat Dwimukti jadi kami sebenarnya hanya purchasing dan tidak untuk tender di tempat lain," sebut Ivo.

"Ini bukan bidang kami, mereka datang tapi suplai tapi tanggung jawab semua di Anomali, penagihan, administrasi ke Kemensos mereka, kami hanya suplai barang saja," lanjutnya.

Jaksa juga mengonfirmasi terkait PT Dwimukti memberi uang Rp 200 juta ke Adi Wahyono. Namun Ivo membantah itu.


(zap/dhn)