Keberadaan pokok-pokok haluan negara (PPHN) dinilai dapat menjadi bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengatakan PPHN bisa menggambarkan capaian yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan.
Karenanya Bamsoet mengatakan, presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.
"Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Tidak ada lagi uang rakyat yang habis sia-sia menjadi bangunan setengah jadi maupun besi tua tanpa makna," tutur Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).
Saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Syiah Kuala, Ketua DPR RI ke-20 ini mencontohkan Singapura yang sudah memiliki perencanaan pembangunan yang sangat matang.
Sebelum merdeka di tahun 1965, Singapura memiliki luas wilayah daratan sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi.
"Pada tahun 2015, luas daratan Singapura bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi," ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Golkar ini menuturkan, Singapura kini telah menargetkan pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30 persen kebutuhan pangannya. Padahal Singapura tidak memiliki lahan pertanian memadai.
Sebuah hal yang terlihat mustahil, namun bukan tidak mungkin bisa diwujudkan dengan adanya arah pembangunan yang berkesinambungan. Sementara Indonesia, menurut Bamsoet, masih terombang ambing tanpa arah yang jelas.
"Proyek pembangunan yang mangkrak sangat mudah ditemui, bahkan di Ibu Kota Jakarta. Presiden Jokowi saja sampai mengeluhkan, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan," tandas Bamsoet.
Karenanya, Ia mengapresiasi civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang turut mendukung salah satu agenda penting kebangsaan, agar MPR RI bisa menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.
Dukungan tersebut sebelumnya juga telah disuarakan juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.
Dukungan juga datang dari berbagai civitas akademika lainnya. Semisal, Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga turut bangga atas prestasi Universitas Syiah Kuala (USK), sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatera. Berdasarkan rilis Webometrics pada April 2021, USK meraih peringkat ke-17 sebagai kampus terbaik di seluruh Indonesia.
Prestasi tersebut dilengkapi capaian prestasi mahasiswa UNSYIAH program Doktor Matematika dan Aplikasi Sains, Muhammad Iqhrammullah, yang pada Februari 2021 berhasil menjadi juara kedua di ajang kompetisi internasional, Opportunity Desk Impact Challenge 2021.
Menurut Bamsoet, sebagai wujud gotong royong membangun bangsa, USK juga menyiapkan program afirmasi, memberikan beasiswa pendidikan kepada puluhan saudara sebangsa dari Papua, bahkan juga disiapkan asrama sebagai tempat tinggal.
"Selain bisa belajar ilmu pengetahuan akademik, saudara sebangsa dari Papua juga bisa belajar banyak dari penyelesaian konflik Aceh. Sehingga kelak ketika lulus dan kembali ke Papua, para mahasiswa tersebut bisa menyebarkan virus perdamaian dan keamanan, sebagaimana kini sudah dinikmati masyarakat Aceh," jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, sebagai penghasil intelektual, USK juga senantiasa berkomitmen menjaga pluralitas kebangsaan dan keberagaman, sebagaimana diajarkan di berbagai ajaran agama.
Sejak mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara kesatuan yang hidup dalam kemajemukan budaya, suku, ras, dan agama, sejak saat itulah konsep kebhinekaan telah menyatukan segenap elemen bangsa dalam satu ikatan kebangsaan.
"Implementasinya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, SETARA Institut mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, atau rata rata 14 kali dalam satu bulan. Gambaran nyata bahwa ancaman terhadap kebhinekaan memang nyata. Menghadapinya, butuh gotong royong seluruh pihak, termasuk dari elemen perguruan tinggi," tuturnya.
Di akhir acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pemilik kanal Youtube Bamsoet Channel ini turut memberikan giveaway sepeda kuning 'Bamsoet' dan handphone untuk para jurnalis dan sivitas akademika.
Sepeda kuning 'Bamsoet' sebagai simbol untuk senantiasa menjaga hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Sementara handphone sebagai simbol untuk senantiasa adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Rektorat USK, antara lain Rektor Prof Samsul Rizal, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Marwan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agussabti, serta ratusan mahasiswa dan sivitas akademika USK yang hadir secara daring.
Hadir pula Kajati Aceh Muhammad Yusuf, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi, Kapoksahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Bambang Indrayanto, Kepala BNN Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto, serta para pengurus Ikatan Motor Indonesia Aceh, Tarung Derajat Aceh, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI).
(prf/ega)