.webp)
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad melakukan pembahasan mengenai Pokok-Pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN) bersama guru besar Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur. Dia mengakui bahwa membuat haluan negara tidak mudah. Oleh karena itu, Fadel meminta masukan kepada para guru besar di UB.
"Haluan negara ini kelak akan menjadi pegangan dalam pembangunan," ujarnya dalam keterangan, Rabu (9/6/2021).
Fadel juga mengungkapkan, saat ini pihaknya menyerap berbagai aspirasi terkait haluan negara. Masukan yang diharapkan, kata Fadel, adalah cara agar pembangunan ke depan berkesinambungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka saya datang ke UB untuk diskusi terkait masalah PPHN," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, masukan yang ada akan digunakan MPR sebagai bahan perumusan haluan negara. Menurut alumni ITB itu, haluan negara memastikan satu pedoman arah pembangunan, jelas dalam perencanaan, penyusunan, dan evaluasi dalam pembangunan nasional. Haluan negara ini juga tidak tergantung pada presiden, tetapi menjadi pegangan pembangunan sampai jangka panjang hingga lima puluh tahun.
Selain itu, dia juga mengisahkan perjalanan haluan negara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia memiliki haluan negara. Haluan negara itu, kata Fadel, dibahas di MPR dan hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara selanjutnya menjadi pegangan pemerintah dalam pembangunan.
Dia juga memaparkan bahwa selepas kepemimpinan Soeharto, garis-garis besar haluan negara dihapuskan. Akibat tidak adanya pedoman atau panduan dalam pembangunan, lanjut Fadel, proses pembangunan yang ada menjadi tumpang tindih dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah.
Tak hanya itu, sering terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
"Sebab baik presiden, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki visi dan misi masing-masing," paparnya.
(mul/ega)
