.webp)
Pimpinan MPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rombongan pimpinan MPR berdiskusi sekaligus menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Prabowo.
"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim yang kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Muzani menerangkan, pertemuan pimpinan MPR dengan Prabowo berlangsung intensif dengan suasana cukup santai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pimpinan MPR Temui Prabowo di Istana |
"Demikian pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai," ujarnya.
Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan Prabowo menyerahkan ihwal PPHN kepada MPR. Pesan Prabowo, menurut Muzani, menginginkan agar PPHN juga dapat menjadi arah kebijakan untuk pemerintahan selanjutnya.
"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode," katanya.
"Oleh karena itu, Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya," imbuhnya.
Muzani mengatakan Prabowo menyambut baik gagasan dalam PPHN. Prabowo disebut memberikan atensi pada poin demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam PPHN.
"Bahkan Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," lanjut Muzani.
Prabowo, sebut Muzani, memandang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui proses demokrasi yang mahal dan sangat melelahkan. Muzani mengatakan Prabowo merasa prihatin dengan maraknya tindak pidana korupsi kepala daerah.
"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," ujarnya.
Simak juga Video: Ketua MPR Bicara Pentingnya PPHN Jamin IKN Dituntaskan
