Data BPJS Diduga Bocor, Menko PMK Jamin Pelayanan Tak Terganggu

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkoordinasi dengan direksi BPJS Kesehatan terkait kasus data yang bocor. Meski begitu, Muhadjir memastikan isu tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan.

"Masih ditelisik. Tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Senin (25/5/2021).

Muhadjir menemui langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (24/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Muhadjir, data-data yang dicurigai bocor dan dijual secara online itu juga belum tentu data yang sesungguhnya dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan.

"Nggak usah khawatir karena data itu belum tentu data yang sesungguhnya. Itu masih dalam penyidikan lebih lanjut," tuturnya.

Ia pun menegaskan persoalan dugaan kebocoran data tidak akan berdampak kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan. "Pelayanannya aman semua," tegas Muhadjir.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi kepada Bareskrim Polri.

Selain itu, BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus yang akan bekerja untuk menangani dan mendalami terkait dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Seperti diketahui, kasus 279 data WNI bocor sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 279 data WNI dijual secara online di forum hacker Raid Forums.

Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga jumlah gaji. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan.

Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) turut digandeng Bareskrim dalam menangani kasus ini. BPJS Kesehatan mengaku juga sudah mengklarifikasi ke Bareskrim perihal 279 juta data bocor yang diduga kuat identik dengan data mereka.

Halaman 1 2

Selanjutnya