KSP: Pengusutan Data Bocor Prioritas, Perbaiki Sistem IT BPJS Kesehatan!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 16:54 WIB
Ade Irfan Pulungan
Foto: Ade Irfan Pulungan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengusutan kasus kebocoran 279 juta data warga negara Indonesia (WNI), yang identik dengan data BPJS Kesehatan, harus prioritas. KSP meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem IT.

"Bahwa kebocoran data kependudukan merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebab, data-data yang bocor tersebut berpotensi disalahgunakan, yang kemudian akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/5/2021).

"Data merupakan salah satu sumber vital yang bisa digunakan untuk kejahatan siber. Pihak tertentu bisa menyalahgunakan data yang ada untuk tindakan-tindakan ilegal yang akan sangat merugikan," imbuhnya.

Polri juga diminta berperan aktif dalam menelusuri sumber dan menangkap pelaku yang membocorkan 279 juta data WNI itu. Irfan meyakini Bareskrim Polri mampu menelusuri sumber kebocoran dan menindak pelakunya.

Lebih lanjut, Irfan menuturkan BPJS Kesehatan harus memperbaiki sistem IT agar tidak mudah dijebol. Mantan Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu juga mengimbau penyedia jasa lainnya agar memberikan sistem pengamanan berlapis untuk data pelanggan.

"Meminta kepada BPJS Kesehatan agar dapat menyelesaikan dan memperbaiki sistem IT-nya agar tidak mudah datanya dijebol kembali, dan juga kepada penyelenggara jasa pelayanan lainnya yang telah menghimpun data dari masyarakat, untuk melakukan sistem pengamanan yang berlapis terkait penggunaan data, agar tidak mudah diakses dan dijebol oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan kejahatan," papar Irfan.

Selain itu, Irfan mendorong agar pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera di selesaikan dan di sahkan oleh DPR RI. RUU Perlindungan Data Pribadi diketahui masuk Prolegnas Prioritas DPR 2021.

"Dengan telah beredarnya ratusan juta data ini, agar semua pihak berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik atau menyetujui dan memberikan data pribadi jika ada indikasi hal-hal yang mencurigakan," sebut Irfan.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Soal Data Pribadi Dijual Bebas yang Selalu Kecolongan

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2