.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut kebocoran data penduduk RI identik dengan data BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyayangkan hal tersebut dan meminta BPJS Kesehatan mengevaluasi secara menyeluruh.
"Kami sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat yang disinyalir merupakan data dari BPJS Kesehatan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap pengelola data wajib memastikan keamanan dari data pribadi yang dikelolanya," kata Charles kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).
"Untuk itu, kami meminta BPJS Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga melakukan peningkatan terhadap pengamanan data pribadi masyarakat," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles meminta BPJS Kesehatan menggandeng BSSN untuk memastikan keamanan data pribadi sehingga kebocoran data ini tidak meluas.
"BPJS Kesehatan juga dapat menggandeng BSSN dan Kemenkominfo dalam memastikan data pribadi yang dikelolanya aman. Hal ini penting dilakukan karena database BPJS Kesehatan juga mencakup data pribadi masyarakat yang sangat spesifik seperti riwayat penyakit seseorang," ujarnya.
Lebih lanjut, Charles meminta aparat penegak hukum untuk menindak kasus ini. Dia meminta kebocoran data itu diusut tuntas.
"Pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian juga harus mengusut kebocoran data ini. Pencurian dan jual-beli data pribadi seperti ini sudah masuk ke ranah pidana, dan saya berharap ada penegakan hukum terhadap para pelakunya," tuturnya.
Simak video 'Pimpinan DPR Desak Kebocoran Data 279 Juta Penduduk RI Diusut!':
