.webp)
Pemerintah telah menerapkan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, berharap kebijakan itu tidak berdampak pada layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
"Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun ini jangan sampai berpengaruh negatif pada layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Terlebih pemerintah akan memulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai program prioritas pada Senin, 10 Februari 2025 mendatang," kata Charles dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).
Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan program dari pemerintah yang memberikan pemeriksaan gratis kepada warga yang berulang tahun di bulan ini. Charles mengatakan lewat program tersebut masyarakat akan mengetahui apa saja gangguan kesehatannya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Charles, pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan pemeriksaan kesehatan dari masyarakat yang telah menerima layanan PKG. Dia berharap tidak ada gangguan dari layanan pengobatan yang dilakukan masyarakat.
"Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan. Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran," katanya.
Lebih lanjut pimpinan Komisi IX DPR ini berharap efisiensi anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya.
"Keterbatasan anggaran juga tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut," pungkas Charles.
Baca juga: Kabar Miring soal Nasib IKN Ditepis Otorita |
