ADVERTISEMENT

Round-Up

Beda Sikap RJ Lino: Dulu Senang Ditahan Kini Malah Gugat KPK

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 25 Apr 2021 20:06 WIB
Tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/4/2021) usai menjalani pemeriksaan.
RJ Lino saat ditahan KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Selepas ditahan KPK, Richard Joost Lino alias RJ Lino berubah sikap. Dulu yang awalnya mengaku senang, kini RJ Lino menggugat praperadilan ke KPK.

Perkara RJ Lino di KPK ini memang penuh drama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015, RJ Lino belum ditahan KPK hingga akhirnya pada 26 Maret 2021.

Kala itu RJ Lino malah mengaku senang saat ditahan dengan tersangka selama lebih dari 5 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC). Apa alasannya?

"Saya senang sekali karena setelah 5 tahun menunggu. Di mana saya hanya diperiksa tiga kali dan sebenarnya nggak ada artinya apa-apa bagi saya. Jadi supaya jelas statusnya," kata RJ Lino kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/3/2021).

RJ Lino tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK. KPK menahan RJ Lino selama 20 hari pertama terhitung sejak 26 Maret 2021 sampai 13 April 2021 di Rutan Negara Kelas I Cabang KPK.

"Sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan Rutan KPK akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada gedung ACLC KPK di Kaveling C1," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK.

KPK membeberkan konstruksi kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit QCC yang menjerat RJ Lino sebagai tersangka. KPK menduga akibat perbuatan RJ Lino, keuangan negara yang telah dirugikan adalah USD 22.828,94 atau sekitar Rp 328.814.512.

"Bahwa selain itu, akibat perbuatan tersangka RJ Lino ini, KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar USD 22.828,94. Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC tersebut BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran riil HDHM atas pembangunan dan pengiriman tiga unit QCC tidak diperoleh, sebagaimana surat BPK tertanggal 20 Oktober 2020 perihal surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan quayside container crane (QCC) tahun 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia II," ucap Alex.

Alex menjelaskan, pada 2009, PT Pelindo II (Persero) melakukan pelelangan pengadaan tiga unit QCC dengan spesifikasi single lift untuk Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak yang dinyatakan gagal sehingga dilakukan penunjukan langsung kepada PT Barata Indonesia (TP BI). Namun penunjukan PT BI sebagai tender pengadaan QCC juga akhirnya batal.

"Penunjukan langsung tersebut juga batal karena tidak adanya kesepakatan harga dan spesifikasi barang tetap mengacu kepada standar Eropa," katanya.

Memang seperti apa kasus yang menjerat RJ Lino?

Simak video 'Fakta Kasus RJ Lino: Pengadaan QCC hingga 5 Tahun Tanpa Kejelasan':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT