Trotoar di Jl Prof Dr Satrio seberang Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, terus dilanggar pemotor. Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan agar portal S dipasang supaya pemotor tidak bisa masuk ke trotoar. Namun usulan Dishub dinilai sebagai 'cuci dosa'.
"Dishub itu sebenarnya mau mencuci dosa ketika penegakan hukumnya lemah. Penegakan hukum selama ini musiman saja, kalau ramai ditindak, kalau tidak terlalu ramai ya dibiarkan," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus kepada detikcom, Jumat (16/4/2021).
Menurut Alfred, solusi yang terbaik bukan memasang portal S di trotoar yang sering disalahgunakan pemotor sebagai tempat putar balik itu. Solusi yang terbaik adalah Dishub DKI menjaga tempat tersebut. Satpol PP hingga polisi juga perlu terlibat menjaga keamanan.
"Penegakan hukum harus tegas. Bikin saja pos terpadu polisi, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di dekat lokasi itu. Dengan hadirnya aparat di sana, maka itu menjadi wujud pemberian perlindungan hukum yang pasti dan tidak musiman," tutur Alfred.
Solusi yang lebih mengakar adalah edukasi. Proses pemberian izin mengemudi bagi masyarakat perlu dibuat lebih baik. Jadi pemberian portal S dinilai Koalisi Pejalan Kaki bukan solusi.
"Di RSCM, Jl Diponegoro, Jakarta, juga dipasang portal S, tapi pemotor tetap melanggar. Di depan Botani Square Bogor juga dipasangi portal S, tapi semuanya dilanggar pemotor. Jadi ini bukan solusi utama," kata dia.
"Saya sepakat dengan Bina Marga, meski saran Dishub DKI juga tidak salah, masalah aksesibilitas dan penegakan hukum harus hadir," kata Alfred.
Selanjutnya, latar belakang dialektika pencarian solusi trotoar Kuningan:
