.webp)
Polemik Gubernur Papua Lukas Enembe masuk ke Papua Nugini secara ilegal terus berlanjut. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melayangkan teguran kepada Lukas.
Lukas Enembe masuk ke Papua Nugini melalui jalur tikus untuk menuju Port Moresby dengan tujuan berobat. Lukas Enembe menggunakan jasa ojek di sekitar Pos Lintas Batas Nevada (PLBN) Skouw, Rabu (31/3/2021), untuk selanjutnya melalui jalur tikus ke Vanimo, Papua Nugini. Baru sampai di wilayah itu, Lukas Enembe tak mampu menunjukkan dokumen lengkap kepada petugas.
"Memang benar saya ke Vanimo (Rabu, 31/3) melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek untuk berobat," kata Lukas Enembe seperti dilansir Antara, Jumat (2/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teguran untuk Gubernur Papua tertuang dalam surat Nomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April, seperti dikutip detikcom Minggu (4/4/2021). Surat teguran itu ditandatangani oleh Dirjen Otda Akmal Malik.
Surat itu ditujukan langsung kepada Gubernur Papua dan bersifat segera. Lukas disebut telah melanggar aturan kunjungan keluar negeri.
"Berdasarkan fakta bahwa Saudara Gubernur melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," demikian poin ketiga petikan surat teguran untuk Gubernur Papua.
Kemendagri pun memperingatkan Lukas agar tak mengulangi perbuatannya. Jika mengulangi, dia terancam diberhentikan sementara selama tiga bulan.
"Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," demikian poin keempat surat teguran.
Lihat juga video 'Kelompok Masyarakat di Papua Dukung Kelanjutan Otonomi Khusus':
Lukas Disebut Tak Dideportasi
Lukas tidak dideportasi melainkan hanya disuruh kembali. Hal itu diungkap oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy.
"Saya tidak melihat adanya langkah deportasi oleh Pemerintah PNG terhadap Pak Gubernur Lukas Enembe," kata Andriana Supandy kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021).
Andriana menyebut Lukas Enembe awalnya hendak ke ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, untuk berobat. Baru sampai Vanimo, Lukas diminta KBRI Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo kembali ke Jayapura.
"Sejak Pak Lukas masuk secara ilegal ke PNG, KBRI Port Moresby dengan Konsulat RI di Vanimo telah meminta Pak Lukas untuk kembali ke Jayapura karena jika lanjut ke Port Moresby untuk berobat akan menimbulkan banyak masalah dengan semakin melanggar peraturan kedua negara, terutama di era pandemi COVID," ujar Andriana.
Kepulangan Lukas Enembe ke Jayapura pun turut dibantu oleh pemerintah lokal di Papua Nugini melalui jalur legal. Andriana mengatakan hal itu, demi menjaga hubungan baik RI dengan Papua Nugini.
"Pemerintah PNG di Pemerintah Provinsi West Sepik (yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua) membantu proses kembalinya Pak Lukas ke Jayapura melalui jalur resmi di Perbatasan PNG-RI. Hal tersebut untuk menjaga hubungan baik kedua negara yang berbatasan langsung," ucap Andriana.
