.webp)
4. Pengaturan Libur Natal 2020 (Desember 2020)
Anies juga pernah menelepon Luhut saat membahas soal aturan libur Natal 2020. Keduanya saling berkoordinasi dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin sudah ada pembicaraan per telepon antara Pak Anies dan Pak Luhut mengenai ini. Koordinasi mereka sangat baik," kata jubir Luhut, Jodi Mahardi, Kamis (17/12/2020).
Jodi mengatakan Luhut pun sudah mengiyakan aturan yang dikeluarkan Anies, sehingga aturan Anies sudah sesuai dengan arahan Luhut.
"Pak Luhut sudah oke," ujarnya.
Masih pada bulan yang sama, Luhut kembali menelpon Anies pada 29 Desember 2020. Luhut dan Anies membahas kenaikan kasus jumlah COVID-19 di DKI.
"Betul (ada peningkatan kasus di DKI). Ini juga tantangan kita memang ini tidak boleh dianggap enteng. Tadi pagi juga Pak Luhut telepon saya, telepon Pak Gubernur kita diskusi tentang Ibu Kota Jakarta tentang lain-lain. Diskusi menyikapi ini (peningkatan)," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).
5. Diskusi Masalah Ibu Kota (Maret 2021)
Terbaru, Anies dan Luhut bertemu kemarin. Kata Anies, pertemuan itu membahas permasalahan di Ibu Kota yang disebabkan aturan pemerintah pusat.
Anies Baswedan mengatakan mereka bertemu di kantor Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3). Itu merupakan pertemuan lanjutan setelah keduanya rapat lewat video conference pada Selasa (9/3).
"Jadi kemarin bertemu dengan Pak Luhut itu sebetulnya follow up pertemuan. Pertemuan pertamanya hari Selasa lewat vicon. Lalu di vicon itu saya bilang, 'Saya datang saja Pak ke kantor'. Jadi saya memberikan kepada Pak Luhut daftar masalah-masalah yang ada di pemerintah pusat," ujar Anies saat ditemui detikcom di Kebon Sirih, Menteng, Jakpus, Kamis (11/3/2021).
Anies mengatakan ada sejumlah masalah di Jakarta yang penyelesaiannya terbentur aturan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dia berdiskusi dengan pemerintah pusat.
"Jadi banyak kewenangan-kewenangan pusat yang punya dampak pada Jakarta. Nah, kalau kewenangannya itu ada di DKI, saya bisa melakukan perubahan aturan. Tapi karena aturan-aturan itu ada di pemerintah pusat, maka harus bicara ke pemerintah pusat," ucap Anies.
(rdp/imk)
