Tersangka yang mengancam akan menggorok Menko Polhukam Mahfud Md telah menyerahkan diri. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Polda Jatim mengedepankan mediasi dan restorative justice dalam menangani kasus pengancaman terhadap Mahfud Md.
"Penyidik harus mengacu kepada telegram Kapolri terkait penanganan perkara UU ITE. Pertama, Pihak Polda Jatim harus mengedepankan mediasi dan restorative justice. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali sejauh mana mens rea/niat dari pelaku, sekaligus niat baik dari korban dalam memaafkan pelaku," kata Herman Herry, kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
Herman Herry juga mendorong agar Polda Jatim melakukan gelar perkara dengan Bareskrim Polri. Dia meminta telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penanganan kasus UU ITE benar-benar dijadikan dasar dalam menangani kasus pengancaman ini.
"Kedua, sesuai dengan telegram tersebut, Polda Jatim juga harus melakukan gelar perkara dengan Dirtipidsiber Bareskrim. Langkah-langkah ini harus diperhatikan Polda Jatim dalam menentukan langkah-langkah hukum ke depan bagi para tersangka," tuturnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habibburokhman sepakat dengan Herman Hery. Dia meminta agar polisi mengedepankan restorative justice.
"Saya berharap Polri mengedepankan pendekatan restorative justice dalam perkara ini," kata Habiburokhman saat dihubungi terpisah.
Menurut Waketum Gerindra itu, kasus ancaman gorok kepada Mahfud Md berlatar belakang politik. Dia menilai pelaku terlalu emosional dan tidak menyadari konsekuensi hukum.
"Yang saya tangkap, kasus ini berlatar belakang politik, mungkin si pengancam terlalu emosional dan kurang menyadari tindakannya masuk ranah pelanggaran hukum," jelasnya.
Lihat juga video 'Pria Pengancam Bunuh Mahfud Md Ditangkap, Ngaku Hanya Ikut-ikutan':
