Geledah 3 Lokasi, KPK Sita Dokumen Terkait Pengadaan Lahan Rumah DP Rp 0

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 10:39 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP nol rupiah di DKI Jakarta yang menjerat Dirut PD Sarana Jaya, Yoory Corneles, sebagai tersangka. KPK menyita sejumlah dokumen terkait perkara ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan dilakukan pada Senin (8/3/2021). Adapun tiga lokasi yang digeledah adalah Kantor PT Adonara Propertindo di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

"Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali kepada wartawan Selasa (9/3).

Ali mengatakan bukti-bukti yang diamankan tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi. KPK menyita dokumen tersebut untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud.

"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali.

"Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya," sambungnya.

Sebelumnya, kasus ini dinyatakan sudah pada tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan atau sprindik sudah diteken pada 24 Februari 2021.

Tercantum sejumlah nama sebagai tersangka yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Simak video 'Dirut Sarana Jaya Tersangka: Dicopot Anies dan Penampakan Lahannya':

[Gambas:Video 20detik]


Identitas tersangka yang disebutkan jelas yaitu Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Tertera pula perkara yang tengah diusut yaitu terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara terpisah, Ali mengamini bila KPK sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Namun Ali belum membeberkan detail kasus.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali.

"Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," imbuhnya.

Yoory kemudian dinonaktifkan dari jabatannya. "Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris BP BUMD Riyadi.

Sementara itu, kaitan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP nol rupiah itu disampaikan Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Dia juga menyebut ada dugaan penggelembungan dana saat pembelian lahan itu.

"Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga ada mark up. Jadi mark up-nya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di Banggar yang saya tahu Rp 5,2 juta per meter," kata Jupiter saat dihubungi, Senin (8/3).

Jupiter juga menerangkan Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan pembangunan rumah DP nol rupiah kepada PD Sarana Jaya. Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp 5,2 juta per meter.

"Untuk nol rupiah, jadi program DP nol rupiah adalah program dari Pemprov DKI, tapi diberikan penugasan dibangun oleh BUMD, Sarana Jaya. Nah untuk objek program DP nol rupiah ini ada di kawasan Munjul, kelurahan Pondok Ranggon, itu di Kecamatan Cipayung ya, Jakarta Timur. Kurang-lebih pembelian tanahnya itu seluas 41.921 meter kubik (4,1 hektare)," ungkapnya.

KPK Nyatakan Pembelian Lahan untuk Bank Tanah DKI

Belakangan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan penjelasan perihal pengadaan lahan itu. Menurutnya, belum ada rencana jelas terkait peruntukan lahan tersebut.

"Terkait pengadaan tanah Munjul, Cipayung sejauh ini data yang kami peroleh pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

"Jadi belum ada rencana peruntukannya," imbuh Ali.

(fas/haf)