.webp)
Sementara itu, pihak Orient Riwu Kore berharap dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah soal status kewarganegaraannya. Orient menunggu putusan resmi pemerintah atas hal ini.
"Tadi pagi kita diskusi dan dia menyebut menunggu putusan pemerintah dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada pemerintah. Partai dipersilahkan mengawal. Dia prinsipnya tetap bersikeras bahwa dia warga negara Indonesia," kata Ketua Bapilu NTT Cendana Abu Bakar saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait adanya laporan kepada Orient dari lawan-lawannya di Pilkada kemarin, PDIP tidak mempermasalahkannya. Yang mengejutkan, Orient sama sekali tidak tahu adanya gugatan terhadapnya. Pihak partai disebut sengaja tidak memberitahukan laporan tersebut.
"Dia tidak pegang handphone sekarang dan tidak tahu ada gugatan. Ini untuk menghindari kesimpangsiuran dan menjaga psikologis," ucapnya.
"Kita sih biarin saja mereka punya (gugatan) nanti kita lihat karena ujung-ujungnya adalah sikap terakhir pemerintah tentang status kewarganegaraan Pak Orient," imbuhnya.
Diketahui, Orient sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai calon Bupati Sabu Raijua berpasangan dengan Thobias Uly, yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Keduanya telah mendapatkan suara terbanyak sebesar 48,3%.
Akan tetapi, fakta hukum yang bersumber pada surat Kementerian Luar Negeri nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 menyatakan bahwa benar Orient adalah warga negara AS. Karena itu, Bawaslu meminta Mendagri tidak melantik Orient karena kewenangan pelantikan kepala daerah merupakan ranah administrasi pemerintah.
(knv/ibh)
