.webp)
Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Sejumlah anggota DPR kencang menyuarakan jaminan keselamatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar.
Awalnya, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.
Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.
Dia juga menambahkan, beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer.
Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.
Atas kondisi itu, sejumlah anggota DPR turut menyoroti persoalan kudeta di Myanmar. Dewan meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan intervensi terhadap kejadian tersebut. Pemerintah pun diminta menjamin keamanan WNI di Myanmar.
Berikut gencar Senayan suarakan jaminan WNI aman di tengah kudeta Myanmar. Selengkapnya di halaman berikutnya.
Kemlu Pastikan WNI di Myanmar Aman
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan sampai saat ini warga negara Indonesia yang berada di Myanmar dalam keadaan aman.
Selain diminta tetap tenang, Kemlu meminta agar WNI di Myanmar bisa menghubungi KBRI jika menghadapi masalah.
"WNI sejauh ini dalam kondisi baik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Faizasyah menyebut sejauh ini sudah ada instruksi dari KBRI di Myanmar terkait persoalan kudeta di Myanmar. WNI juga diminta untuk menghubungi pihak KBRI jika menghadapi masalah.
Sementara itu, KBRI Yangon terus memantau situasi politik di Myanmar. Keamanan WNI adalah menjadi prioritas pemerintah.
KBRI juga terus berkomunikasi dengan WNI di Myanmar. KBRI meminta agar WNI menghubungi pihaknya jika butuh bantuan.
Komisi I DPR Harap Semua Negara Kecam Kudeta di Myanmar
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar semua pihak menahan diri terkait persoalan kudeta terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang terjadi di Myanmar.
Meutya menilai Myanmar tengah mengalami kemunduran demokrasi.
"Ini merupakan kemunduran dalam transisi demokrasi di Myanmar. Kami menyesalkan kudeta junta militer yang disebabkan salah satunya karena ketidakpuasan akan hasil pemilu," kata Meutya saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Meutya meminta agar semua pihak untuk menahan diri terkait persoalan di Myanmar. Menurutnya persoalan itu lebih baik diselesaikan secara dialog dan konstitusi oleh disepakati semua pihak.
Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga secara khusus meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan intervensi terhadap kejadian tersebut. Menurutnya itu langkah menghormati kedaulatan negara lain.
PKS Minta Pemerintah Cari Solusi Pulangkan WNI di Myanmar
PKS meminta Pemerintah Indonesia menjamin keselamatan WNI yang berada di Myanmar usai kudeta yang terjadi di negara tersebut.
Pemerintah diminta tetap melakukan kajian eskalasi konflik terkait persoalan kudeta di Myanmar oleh pihak militer setempat.
"Jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Untuk sementara ini KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Karena akses-akses sudah ditutup, termasuk bandara," kata Ketua DPP PKS, Sukamta, dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi 1 DPR ini juga meminta pemerintah untuk memetakan prediksi peningkatan konflik di Myanmar usai penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh militer Myanmar. Solusi pemulangan WNI juga harus dipikirkan.
Sukamta juga menyinggung terkait peran Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Dia juga meminta adanya evaluasi terkait peran ASEAN agar tidak sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul.
PPP Minta Menlu Undang Menlu se-ASEAN Sikapi Krisis Myanmar
PPP menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi perlu mengajak perwakilan pemimpin se-ASEAN untuk menyikapi krisis Myanmar.
"Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi perlu mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk menyikapi krisis pemerintahan di Myanmar," kata Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi 1 DPR itu menilai Indonesia memiliki kepentingan atas apa yang terjadi di Myanmar. Sebab, selama ini Indonesia menginginkan agar situasi di kawasan ASEAN tetap kondusif dan demokratis.
Tamliha menilai penahanan sejumlah tokoh di Myanmar oleh militer menjadi pertanda memburuknya demokrasi di Myanmar. Terlebih, sebelumnya Myanmar juga menjadi sorotan akibat persekusi terhadap etnis Rohingya.
Golkar Minta Pemerintah Terapkan Protokol Lindungi WNI di Myanmar
Anggita Komisi 1 DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah menerapkan protokol untuk melindungi WNI di Myanmar.
"Apapun alasannya, sebuah kudeta adalah tindakan yang mencederai demokrasi, dan harus dikecam," kata Bobby, kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Ketua DPP Golkar ini mengatakan Indonesia telah memiliki hubungan bilateral lebih dari 70 tahun dengan Myanmar. Indonesia pun mendukung adanya rekonsiliasi di Myanmar.
Meski begitu, kata Bobby, adanya kudeta di Myanmar tidak berdampak signifikan ke Indonesia. Hanya saja, Bobby mendorong agar pemerintah Indonesia memperketat perlindungan WNI di Myanmar.
NasDem Minta RI Jaga Jarak dengan Masalah Kudeta di Myanmar
Politikus NasDem Muhammad Farhan meminta Dubes RI untuk Myanmar memastikan keamanan kepentingan investasi Indonesia.
"Menjaga 'jarak' dari masalah ini sehingga tidak menimbulkan insiden diplomatik. Tentu saja Dubes RI harus memastikan keamanan kepentingan investasi Indonesia di Myanmar," kata Farhan kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyayangkan kejadian penahanan Aung San Suu Kyi. Namun, Farhan yakin ASEAN tidak akan meninggalkan komitmen dalam menjaga situasi kawasan agar tetap aman.
Farhan menilai kondisi yang tengah terjadi di Myanmar saat ini tidak akan berpengaruh besar dalam situasi dalam negeri Indonesia saat ini. Selain itu, Farhan pun masih menunggu pemerintah Myanmar mengambil tindakan pemulihan atas tragedi kemanusiaan Rohingya.
