.webp)
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk keadaan sekitar 600.000 warga muslim Rohingya yang masih berada di negara itu. Hal itu diungkapkan seorang juru bicara PBB pada Senin (1/1) waktu setempat jelang rencana pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Selasa (2/2) waktu setempat.
Dilansir dari Reuters, Selasa (2/2/2021), militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta untuk melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat (1/2).
Sebelumnya pada 2017, militer Myanmar melakukan tindakan keras di negara bagian Rakhine sehingga menyebabkan lebih dari 700.000 muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, namun hal itu dibantah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap tinggal di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric kepada wartawan.
"Ketakutan kami adalah kudeta dapat memperburuk situasi bagi mereka," imbuhnya.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara berencana untuk membahas soal Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa ini (2/2) waktu setempat.
"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, bekerja sama dengan negara tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.
China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan Dewan Keamanan PBB setelah penumpasan militer tahun 2017. China dan Rusia, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, memiliki hak veto untuk menggagalkan setiap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Misi China di PBB mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada hari Selasa (2/2).
"Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan Keamanan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit," kata juru bicara misi PBB di China.
Militer Myanmar telah menahan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu pada November 2020 lalu. Militer mengambil alih kekuasaan dan menyerahkan kepada panglima militer, Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
