Round-Up

Revisi UU KPK Disuarakan di Momen Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 20:02 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia membuat prihatin segenap kalangan. Usulan revisi UU KPK pun mulai disuarakan.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia untuk 2020 turun 3 poin dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 40. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.

"CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan rangking 85, ini 2020 berada diskor 37 dan rangking 102," kata Peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).

IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Peringkat pertama negara bebas korupsi ada Denmark dan Selandia Baru dengan skor 88, naik satu poin dari tahun 2019. Kedua yakni Finlandia, Singapura, Swedia dan Swis dengan skor 85.

Atas hal itu, Istana Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan korupsi, merespons turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020. Istana menyinggung strategi nasional pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir.

"Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangan tertulis dari Kantor Staf Presiden, Kamis (28/1).

Istana menyampaikan arahan Presiden Jokowi soal sikap antikorupsi. Para jajarannya diminta tidak sekali-kali memotong hak rakyat.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md telah menduga bahwa indeks persepsi korupsi RI akan turun pada 2020. Mahfud menjelaskan alasan mengapa dia telah merasa indeks persepsi korupsi tahun 2020 akan turun.

Pertama, dia menyinggung terkait kontroversi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kedua, menurut Mahfud, adalah soal korting atau potongan hukuman bagi terpidana korupsi yang marak pada 2020. Menurutnya, pengurangan hukuman kerap terjadi mulai tingkat pertama hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi ini sontak menuai kritik dari aktivis antikorupsi hingga Dewan di Senayan. Berikut suara mereka:

MAKI: Batalkan Revisi UU KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut kondisi ini memalukan karena indeks persepsi korupsi mengalami penurunan.

"Terus terang saja saya malu sebagai aktivis antikorupsi berjuang sejak tahun '99 dengan berharap indeks ini makin naik-makin naik dan itu pun sebenernya kalau di bawah level 50 berartikan di bawah separuh, tapi ini kemudian turun lagi, yang dari 40 menjadi 37," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Menurut Bonyamin ada sejumlah indikator yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami penurunan. Boyamin menyebut mulai dari revisi RUU KPK hingga adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK.

Bonyamin juga menyinggung sejumlah lembaga penegak hukum lainnya. Mangkraknya sejumlah kasus diduga menjadi salah satu faktor menurun indeks persepsi korupsi.

Lantas bagaimana perbaikan indeks persepsi korupsi? Boyamin menyebut dibatalkannya revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk perbaikan ke depan, salah satunya revisi UU KPK dibatalkan dan itu saya masih berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan itu, karena proses persetujuan di DPR kan secara formal tak dipenuhi atau cacat, sistem votingnya secara pengertian saya tidak sah, karena ada yang tidak setuju tapi tidak dilakukan voting, langsung diketok pimpinan, harusnya kan voting dulu, itu ada cacatnya," paparnya.

Febri Diansyah: Dampak Revisi UU KPK?

Eks Juru Bicara (jubir) KPK Febri Diansyah menyebut kondisi tersebut menyedihkan.

"Ini juga menyedihkan," kata Febri Diansyah di akun Twitter-nya @febridiansyah, Kamis (28/1/2021). Febri telah mengizinkan cuitnya dikutip.

Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 40 ke 37. Febri mempertanyakan apakah ini karena dampak revisi UU KPK pada tahun 2019.

"Komitmen pemberantasan korupsi Indonesia memburuk. Dampak revisi UU KPK & pelemahan KPK?" ujar Febri.

Febri menulis Indeks persepsi korupsi Indonesia memburuk di 5 dari 9 indikator, sementara 3 lainnya tetap, dan 1 naik. Indeks korupsi yang cukup turun drastis, kata Febri, terkait korupsi di sektor bisnis.

"Nggak mungkin bicara investasi & pertumbuhan ekonomi tanpa komitmen pemberantasan korupsi," ucap Febri.

"Semoga pemerintah dan berbagai kalangan terkait berhenti menepuk dada mengatakan berhasil memberantas korupsi atau bahkan bilang KPK baik-baik saja di tengah penilaian global seperti ini. Lebih baik jujur dan hal ini jadi cermin agar kita semua lakukan evaluasi lebih serius," imbuhnya.

ICW Minta UU Tipikor Diperbaiki

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai turunnya IPK 2020 itu disebabkan karena politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi.

"Untuk itu, merosotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah yang selama ini diambil justru memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Skor IPK 2020 juga dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah yang menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Kurnia mengatakan pangkal persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada tahun 2019. Saat itu, pemerintah dan DPR 'ngotot' merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).

Dia menyebut respons kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah dapat dipotret juga pada survei berbagai lembaga pada satu tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menjelaskan adanya penurunan kepercayaan publik pada agenda pemberantasan korupsi.

ICW mencatat menurunnya IPK Indonesia dapat dimaknai dengan tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.

Kedua, kata Kurnia, kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, merujuk pada data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu.

Ketiga, menurunnya performa KPK dalam pemberantasan korupsi. Sejak komisioner baru dilantik, praktis lembaga antirasuah itu banyak melahirkan kontroversi ketimbang memperlihatkan prestasi.

ICW mendesak pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Presiden Joko Widodo segera memperkuat legislasi pemberantasan korupsi dengan memprioritaskan program legislasi nasional pada perbaikan UU Tipikor, UU Perampasan Aset, UU Pembatasan Transaksi Tunai, dan mengembalikan semangat UU KPK lama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Presiden Joko Widodo, melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk lebih mengedepankan kemajuan dan hasil dari implementasi program daripada aspek seremonial. Presiden harus bertanggung-jawab penuh untuk memastikan bahwa program pencegahan korupsi berjalan efektif di semua lembaga pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD.

3. Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintahan, serta para pejabat politik harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi yang berhasil tidak dengan mengecilkan peran penindakan korupsi, tapi menempatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai ujung tombak yang sama kuat dan berdaya.

Simak juga video 'Kunci Memberantas Korupsi di Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2