.webp)
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia untuk 2020 turun 3 poin dibanding tahun sebelumnya. Eks Juru Bicara (jubir) KPK Febri Diansyah menyebut kondisi tersebut menyedihkan.
"Ini juga menyedihkan," kata Febri Diansyah di akun Twitter-nya @febridiansyah, Kamis (28/1/2021). Febri telah mengizinkan cuitnya dikutip.
Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 40 ke 37. Febri mempertanyakan apakah ini karena dampak revisi UU KPK pada tahun 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komitmen pemberantasan korupsi Indonesia memburuk. Dampak revisi UU KPK & pelemahan KPK?" ujar Febri.
Febri menulis Indeks persepsi korupsi Indonesia memburuk di 5 dari 9 indikator, sementara 3 lainnya tetap, dan 1 naik. Indeks korupsi yang cukup turun drastis, kata Febri, terkait korupsi di sektor bisnis.
"Nggak mungkin bicara investasi & pertumbuhan ekonomi tanpa komitmen pemberantasan korupsi," ucap Febri.
"Semoga pemerintah dan berbagai kalangan terkait berhenti menepuk dada mengatakan berhasil memberantas korupsi atau bahkan bilang KPK baik-baik saja di tengah penilaian global seperti ini. Lebih baik jujur dan hal ini jadi cermin agar kita semua lakukan evaluasi lebih serius," imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi peluncuran indeks persepsi korupsi RI tahun 2020 yang turun 3 poin dari tahun 2019. Mahfud menyebut dia telah menduga bahwa indeks persepsi korupsi RI akan turun pada 2020.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Saya juga memang sudah merasakan, nampaknya kalau dari sudut persepsi, sudut persepsi itu kan, persepsi itu artinya ya pandangan-pandangan publik, pandangan orang, pandangan ilmu tentang korupsi, itu memang di tahun 2020, itu akan sekurang-kurangnya stagnan kalau tidak turun, sejak awal saya sudah berpikir begitu," kata Mahfud dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).
Mahfud menjelaskan alasan mengapa dia telah merasa indeks persepsi korupsi tahun 2020 akan turun. Pertama dia menyinggung terkait kontroversi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Secara umum dianggap itu sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi, itu bisa menimbulkan persepsi apapun itu. Meskipun faktanya bisa iya bisa tidak menurunkan atau melemahkan gitu, tinggal tergantung sudut apa yang mau dilihat," ujar Mahfud.
