Indeks Persepsi Korupsi Turun, ICW Minta UU Tipikor Diperbaiki

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 19:19 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Foto: Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai turunnya IPK 2020 itu disebabkan karena politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi.

"Untuk itu, merosotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah yang selama ini diambil justru memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Skor IPK 2020 juga dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah yang menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Kurnia mengatakan pangkal persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada tahun 2019. Saat itu, pemerintah dan DPR 'ngotot' merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).

"Padahal, sedari awal masyarakat sudah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut keliru dan berpotensi besar melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Bahkan tak hanya itu, organisasi internasional seperti Koalisi United Nation Convention Against Corruption turut mengkritik langkah pemerintah. Namun, seruan penolakan itu diabaikan begitu saja," ucap Kurnia.

Dia menyebut respon kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah dapat dipotret juga pada survei berbagai lembaga pada satu tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menjelaskan adanya penurunan kepercayaan publik pada agenda pemberantasan korupsi.

"Namun sayangnya sinyal itu tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pemerintah. Tak heran jika masyarakat global pun memberikan respon negatif atas keputusan-keputusan buruk Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang salah kaprah di periode 2 tahun terakhir," katanya.

ICW mencatat menurunnya IPK Indonesia dapat dimaknai dengan tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.

"Terlepas dari perubahan regulasi kelembagaan KPK, sepanjang tahun 2020, pemerintah dan DPR juga mengundangkan beberapa aturan yang mementingkan kelompok oligarki dan mengesampingkan nilai-nilai demokrasi. Sebut saja misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tak bisa dipungkiri, pemerintah maupun DPR hanya mengakomodir kepentingan elit dalam kerangka investasi ekonomi dan mengesampingkan pentingnya tata Kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Padahal pada saat yang sama, legislasi yang dapat menjadi suplemen bagi penguatan pemberantasan korupsi, mulai dari revisi UU Tindak Pidana Korupsi, Rancangan UU Perampasan Aset, dan Rancangan UU Pembatasan Transaksi Tunai dapat dijadikan prioritas agenda. Namun, berbagai regulasi penting itu justru menggantung tanpa pembahasan.

Selanjutnya
Halaman
1 2