.webp)
Tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, sedang ramai jadi perbincangan setelah ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. Golkar menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda).
"Inilah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ujar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, jika Risma melibatkan Dinas Sosial DKI Jakarta saat melakukan blusukan, tidak akan ada kesimpangsiuran terkait polemik tunawisma di Sudirman-Thamrin, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau blusukannya Bu Risma juga mengajak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta, maka tidak ada kesimpangsiuran informasi terkait dengan masalah tunawisma itu," kata Ace.
Ace kemudian mendorong pemerintah pusat melibatkan pihak terkait jika melakukan suatu kegiatan. Ia berharap koordinasi atas suatu masalah dapat ditindaklanjuti bersama.
"Sebaiknya, dalam berbagai kegiatan, di mana pun dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Selain dalam rangka mengkoordinasikan kebijakan, juga jika ada masalah yang perlu ditangani bersama dengan pemerintah daerah, bisa ditindaklanjuti bersama," ucapnya.
Ace mengatakan penanganan masalah sosial merupakan urusan yang bersifat konkuren. Hal itu, menurut dia, menjadi ranah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kita tahu, kebijakan penanganan urusan sosial itu sifatnya konkuren, artinya menjadi kebijakan yang menjadi ranah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah," sambung Ace.
