8 Poin Pembatasan Mikro Sebagian Jawa-Bali Demi Perangi Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 05:01 WIB
Sejumlah kawasan terapkan lockdown skala kecil guna cegah virus Corona. Pembatasan aktivitas skala mikro itu dinilai efektif untuk kendalikan penularan virus.
Foto ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Untuk memerangi pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan mikro untuk sebagian daerah di Pulau Jawa dan Bali. Ada poin-poin penting yang perlu Anda ketahui soal pembatasan ini.

Pembatasan sosial berskala mikro demi menanggulangi naiknya angka virus Corona ini diumumkan oleh Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para gubernur pada Rabu (6/1) kemarin.

Berikut adalah 8 poin penting terkait pembatasan mikro tersebut:

1. Dasar: PP Nomor 21 Tahun 2020

Kebijakan pembatasan sosial terbaru ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PP bertanggal 31 Maret 2020 itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan ini juga sesuai dengan UU yang telah dilengkapi dengan PP 21 Tahun 2020," kata Airlangga.

2. Bukan pelarangan

Airlangga menegaskan, pembatasan ini bukanlah pelarangan terhadap kegiatan masyarakat. Pembatasan ini sudah sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020.

"Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai rapat dengan Presiden Jokowi dan para gubernur pada Rabu (6/1/2021).

3. Penerapan mikro

Airlangga mengatakan nantinya penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Penerapan pembatasan tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

"Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, Gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Airlangga.

4. Berlaku dua pekan: 11-25 Januari

Pembatasan demi pengendalian pandemi COVID-19 ini bakal berlaku dua pekan, yakni dimulai tiga hari lagi dan diakhiri pada pekan terakhir bulan Januari.

"Nah pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," ujarnya.

Selanjutnya, daerah-daerah yang kena pembatasan: