Pemerintah: Pembatasan Baru di Sebagian Jawa-Bali Dilakukan Secara Mikro

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 16:24 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers skenario pemulihan ekonomi terkait Corona. Skenario pemulihan ekonomi disiapkan hingga tahun depan.
Airlangga Hartarto (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah-daerah yang memenuhi kriteria. Pembatasan tersebut dilakukan secara mikro sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nah, pembatasan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers pada Rabu (6/1/2021).

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%
- tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%
- tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%
- tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%

Untuk saat ini, pembatasan kegiatan masyarakat tersebut akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, sejumlah daerah di kedua wilayah tersebut telah memenuhi salah satu dari empat kriteria yang ditetapkan.

"Nah penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," katanya.

Airlangga mengatakan, lebih lanjut, pemerintah daerah masing-masing akan menentukan wilayah mana yang memenuhi kriteria pembatasan tersebut.

"Nanti pemerintah daerah, Gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," ujar Airlangga.

Sejumlah daerah yang saat ini sudah memenuhi kriteria dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat adalah:

1. DKI Jakarta
(seluruhnya)

2. Jawa Barat (Bodebek)
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
- Kota Depok
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi

3. Jawa Barat
- Kota Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Cimahi

4. Banten
Tangerang Raya
- Kota Tangerang
- Kabupaten Tangerang
- Kota Tangerang Selatan

5. Jawa Tengah
- Semarang Raya
- Solo Raya
- Banyumas Raya

6. Yogyakarta
- Kabupaten Gunung Kidul
- Kabupaten Sleman
- Kulonprogo

7. Jawa Timur
- Kota Malang Raya
- Surabaya Raya

8. Bali
- Kota Denpasar
- Kabupaten Badung

"Nah pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," ujarnya.

Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Mobilitas di wilayah tersebut, kata dia, akan dimonitor secara ketat.

"Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan dan juga edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat," tutur Airlangga.

(mae/fjp)