.webp)
Melonjaknya angka kematian pasien Corona (COVID-19) di Ibu Kota disorot kalangan Dewan. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta memberi solusi demi menekan angka kematian itu.
Awalnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti menyebut tingkat kematian akibat COVID-19 di DKI mengkhawatirkan dalam dua pekan terakhir.
Menurut dia, dalam dua pekan, angka kematian pasien COVID di DKI bertambah 247 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, ia mengatakan kasus Corona aktif di Jakarta juga meningkat dalam dua pekan terakhir. Ia mengatakan ada penambahan sebesar 18 persen kasus aktif Corona di Jakarta.
Widyastuti menilai kenaikan persentase kasus aktif ini harus diwaspadai, terlebih pascalibur Natal dan tahun baru. Untuk itu, ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB transisi hingga 17 Januari 2021.
Menanggapi angka kematian pasien Corona yang meningkat, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta memberikan saran kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahan dan langkah penanganan dengan menerapkan Perda Corona demi memutus rantai penyebaran COVID-19.
Berikut ini suara peringatan dari kalangan Kebon Sirih:
Ketua DPRD Soroti Klaster COVID-OTG
Ketua DPRD DKI Jakatta Prasetio Edi Marsudi meminta Dinas Kesehatan lebih peduli. Dia menyinggung program kampung tangguh yang diinisiasi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
"Mudahan-mudahan dinas kesehatan lebih care terhadap orang-orang yang sudah swab hasilnya dan pencegahan-pencegahan di kampung, apalagi yang diprogramkan oleh Polri, Kapolda, kampung tangguh itu kita harus support supaya masyarakat yang tidak perlu-perlu tidak perlu keluar," kata Prasetio kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021).
Prasetio mengatakan Pemprov DKI harus mendata daerah mana saja yang paling banyak orang yang terpapar virus Corona.
Dia meminta warga yang sudah mengalami gejala tidak diam saja dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
PAN: Maksimalkan Penerapan Perda Corona
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta agar peraturan daerah (perda) tentang penanganan virus Corona diterapkan secara maksimal untuk menekan angka penularan.
"Perda yang sudah sah, dimaksimalkan penerapannya. Harusnya bisa lebih bertaring dibanding Pergub yang dulu. Mulai sekarang Pemprov perlu pendekatan baru sesuai Perda, agar maksimal," kata Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Zita menilai masyarakat di DKI sudah nyaman dengan PSBB transisi, yang kini diperpanjang hingga 17 Januari 2021.
Zita meyakini keputusan perpanjangan PSBB transisi melalui beberapa pertimbangan. Namun Zita meminta Anies memperhatikan okupansi ruang isolasi dan ICU di Jakarta.
Zita memaparkan bahwa kapasitas isolasi dan ICU di Jakarta hampir penuh. Dia meminta Pemprov serius menjaga keamanan dan kesehatan warga
PKB Kaitkan Kenaikan Kematian Corona dengan Pengawasan Orang Masuk
Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa meningkatnya angka kematian pasien Corona terjadi tak terlepas dari aspek pengawasan orang yang masuk ke Jakarta.
"Satu kelemahan Pemprov itu karena tidak bisa menjaga orang yang masuk dari luar. Kenapa COVID ini bisa kenaikan sampai 18%, kalau menurut pandangan fraksi kami, karena orang yang dari luar masuk, keluar-masuk Jakarta ini seakan-akan tidak seperti COVID, seperti normal, seperti tidak ada apa-apa hari ini," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DKI Hasbiallah Ilyas saat menjawab pertanyaan soal naiknya kasus dan angka kematian Corona di DKI, Senin (4/1/2021).
Hasbi menyoroti jumlah orang yang keluar-masuk DKI Jakarta melalui stasiun hingga bandara. Dia mengatakan harusnya Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya mobilitas tersebut.
Hasbi menilai jika pengendalian COVID-19 hanya dilakukan dari dalam tidak ada gunanya. Menurutnya, lonjakan kasus selalu terjadi usai libur panjang
Menurut Hasbi, Pemprov DKI harus belajar dari daerah lain. Misalnya, Pemprov Bali dalam hal prosedur orang masuk.
"Ada nggak upaya pemda mencegah itu? Nggak ada, ya bagaimana nggak mau nambah. Kenapa Bali tidak naik, tidak seperti Jakarta, padahal orang masuk ke Bali banyak? Karena masuk ke Bali ketat. Kita harus belajar dari daerah lain," jelasnya.
PDIP: Kesadaran Warga Harus Ditingkatkan
Bagi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengawasan ketat terhadap warga agar disiplin melakukan protokol kesehatan (prokes) guna menekan angka penularan dan kematian akibat COVID-19.
"Harus diperketat karena memang situasi dan kondisi mengharuskan itu, tetapi harus terbangun kolaborasi yang sinergis di antara masyarakat dengan Pemprov," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin (4/12/2020).
Gembong mengatakan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prokes harus ditingkatkan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengawasan yang ketat.
Menurut Gembong, ketat yang dia maksud bukanlah kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi. Dia mengatakan yang harus diperketat adalah ketaatan warga dalam menjalankan protokol kesehatan.
Gembong menegaskan Pemprov harus hadir mengawasi aktivitas warga, terutama di ruang publik. Dia menyebut protokol kesehatan adalah hal yang paling penting dalam menangani Corona.
PKS: Protokol Kesehatan Diperketat
Senada dengan Fraksi PDIP, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan prokes.
"Ya baiknya PSBB transisi diperpanjang. Ini penting keselamatan kita semua warga masyarakat. Termasuk disini adanya pengetatan penerapan protokol kesehatan, yang dimulai dengan memasifkan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Arifin mengatakan masyarakat perlu sadar dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dia menyebut sosialisasi harus dilakukan secara massif.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga menyinggung tugas Satgas COVID-19 provinsi. Dia menyebut Satgas harus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan.
