.webp)
Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan angka kematian akibat virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta mengkhawatirkan dalam dua minggu terakhir. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes).
"Ya baiknya PSBB transisi diperpanjang. Ini penting keselamatan kita semua warga masyarakat. Termasuk disini adanya pengetatan penerapan protokol kesehatan, yang dimulai dengan memassifkan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Arifin mengatakan masyarakat perlu sadar dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dia menyebut sosialisasi harus dilakukan secara massif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Optimalkan edukasi dan sosialisasi ke seluruh masyarakat untuk menyadarkan setiap warga masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua, dengan menggunakan semua media yang ada," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga menyinggung tugas Satgas COVID-19 provinsi. Dia menyebut Satgas harus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan.
"Disamping itu tim Gugus Tugas dan semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk efektifkan pengawasan di masyarakat terkait penerapan prokes ini," kata dia.
Simak rincian data kematian corona di DKI Jakarta pada halaman selanjutnya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti menyebut tingkat kematian akibat COVID-19 di DKI mengkhawatirkan dalam dua pekan terakhir. Ia menyebut dalam dua pekan angka kematian pasien COVID di DKI bertambah 247 orang.
"Tingkat mortalitas akibat COVID-19 juga terbilang mengkhawatirkan karena ada penambahan signifikan terhadap angka kematian akibat COVID-19, di mana pada 20 Desember 2020 total pasien yang meninggal sebanyak 3.087 orang dan dalam kurun waktu dua pekan bertambah menjadi 3.334 orang," kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).
