ADVERTISEMENT

Round-up

Vonis Ultra Petita di Kasus Surat Jalan Palsu untuk Djoko Tjandra dkk

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 06:30 WIB
Djoko Tjandra kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo hadir sebagai saksi.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Rangkaian sidang vonis kasus surat jalan palsu telah diketok majelis hakim. Setali tiga uang, terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking divonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau ultra petita.

Vonis tersebut dijatuhkan hakim secara bergilir di PN Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa (22/12/2020).

Sidang vonis ketiga terdakwa tersebut dipimpin ketua majelis hakim Muhammad Sirat. Ketiganya masing-masing mendapat tambahan masa pidana 6 bulan yang lebih berat ketimbang tuntutan jaksa.

Djoko Tjandra divonis 2,5 tahun bui, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 2 tahun penjara.

Nasib serupa dialami Brigjen Prasetijo. Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri yang divonis 3 tahun penjara. Vonis Praaetijo pun lebih tinggi dari tuntutan jaksa 2,5 tahun bui.

Terakhir, terdakwa Anita Dewi Kolopaking juga divonis 2,5 tahun penjara. Hukuman untuk Anita lebih berat 6 bulan dari tuntutan jaksa.

Impian Djoko Tjandra Bebas Pupus

Djoko Tjandra berharap majelis hakim membebaskan dia dari segala tuntutan.

"Terserah apa yang terjadi aja, kalau lihat di fakta-fakta mestinya ya, mestinya... kan kalian ikuti dari pertama, tapi kan harusnya bebas, tapi kan tergantung majelis punya penilaian," ujar Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra menyebut permasalahan ini seharusnya tidak perlu dibesarkan. Sebab, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang surat jalan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

"Kertas itu kan cuma urusan, urusan berapa sih bayar kertas kaya begituan, sekarang ini urusannya kecil sekali kenapa permasalahan ini dibesarkan. (Surat) swab tes Malaysia saya punya, kita miliki, (surat jalan palsu) sama sekali nggak, saya lihat aja nggak pernah, bagaimana gunakan? Saya di Malaysia, kapan saya lihat di Indonesia punya surat kaya gitu, kan kita di Malaysia," ucap Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra dituntut hukuman 2 tahun penjara. Jaksa meyakini Djoko Tjandra bersalah karena menginisiasi pembuatan surat jalan hingga surat keterangan bebas COVID palsu.

Djoko Tjandra dkk disebut jaksa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam dakwaan jaksa, kasus ini berawal ketika Brigjen Prasetijo Utomo, yang merupakan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri saat itu, membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Surat jalan palsu itu digunakan Djoko Tjandra untuk keperluan kembali keluar dari Indonesia.

Djoko Tjandra mendapat tiga surat palsu, yakni surat jalan, surat bebas COVID-19, dan surat keterangan sehat.

Djoko Tjandra sempat kembali ke Indonesia dalam pelariannya untuk mengurus peninjauan kembali (PK) kasusnya. Djoko Tjandra kemudian pergi kembali ke luar negeri. Ia mendapat surat jalan itu untuk pergi ke Pontianak, sebelum akhirnya lari ke Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan Brigjen Prasetijo turut serta mengantar Djoko Tjandra.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT