Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat. Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.
Perubahan itu untuk memperkuat payung hukum pelaksanaan seluruh kegiatan kedewanan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan berjalan mulai 2021.
Terkait RKT DPRD DKI Tahun 2021, dihasilkan sejumlah poin kegiatan utama, yakni pembahasan rancangan peraturan daerah, penyebarluasan peraturan daerah, pembahasan pra peraturan daerah, penyebarluasan rancangan peraturan daerah, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi/daerah pemilihan, serta kegiatan reses, rapat kerja dengan pemerintah daerah/SKPD/instansi terkait, bimbingan teknis bagi anggota Dewan, serta rapat-rapat Dewan lainnya.
RKT itu disusun oleh Pansus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020.
Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp 888.861.846.000.
Kala itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya.
"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Menurutnya, anggaran Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Sebab, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.
"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu, nah, pagunya Rp 580 miliar," katanya.
DPW Minta Fraksi PSI Tolak Rancangan Anggaran RKT
Buntut dari rancangan anggaran itu, DPW PSI DKI menginstruksikan kadernya di Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak rancangan yang beredar. Menurut PSI, warga membutuhkan keteladanan dari wakil rakyat.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat, yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam siaran persnya, dilansir dari Antara, Senin (30/11).
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Michael menjelaskan pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota Dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," katanya.
DPRD DKI Jelaskan soal Rancangan Anggaran RKT
Bukan hanya dari DPW PSI, kritik terhadap rancangan anggaran RKT juga bermunculan dari DPP-DPP partai politik, termasuk juga dari eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kemudian meluruskan soal rancangan tunjangan Dewan yang naik menjadi Rp 8 M. Prasetio menyebut tidak ada kenaikan gaji Dewan, melainkan ada penambahan kegiatan dalam RKT tahun 2021.
"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali ada kenaikan gaji. Tetapi kalau penambahan kegiatan iya. Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," kata Prasetio dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).
Menurut Prasetio, penambahan kegiatan dan anggaran sudah sesuai dengan peraturan, sehingga anggaran tersebut sudah sah.
"Penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran itu pun telah disesuaikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD," ucapnya.
PSI Ajak Fraksi Lain Juga Tolak Anggaran RKT
Polemik terus berlanjut. PSI pun meminta fraksi lain di DPRD DKI Jakarta segera menyatakan sikap terkait usulan kenaikan anggaran RKT Tahun 2021.
"Kami berharap dari hari ini, Kamis, sampai Minggu depan partai lain sudah bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI Michael Victor Sianipar, dalam konferensi pers virtual, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (3/12).
"Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangan, juga mengklaim sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan anggaran dalam RKT, meski ada anggota fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus).
"Kami tegaskan di pandangan umum saat rapat paripurna, itulah hasil akhir kami menolak dan tidak setuju terkait adanya kenaikan dalam RKT. Agar hal ini tidak simpang siur, tidak ada pernah kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar dia.
PSI Minta Anies Turun Tangan
Fraksi lain di DPRD DKI tak mengindahkan, PSI pun beralih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021.
"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi COVID-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/12).
Menurut dia, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. "Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," katanya.
PSI Tak Hadiri Paripurna Raperda APBD DKI Jakarta 2021
DPW PSI meminta anggota Fraksi PSI tak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 di Gedung DPRD DKI, Jakarta. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT yang akan disahkan.
Michael sebelumnya telah meminta agar DPRD menunda rapat paripurna sampai sudah terang benderang bagaimana nasib usulan kenaikan RKT yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Bagi Michael, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik," kata Michael.
Selaras dengan instruksi DPW, Fraksi PSI pun tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Pimpinan DPRD DKI Minta BK Panggil PSI yang Absen Paripurna
Alhasil, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Badan Kehormatan (BK) memanggil Fraksi PSI. Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan alasan absennya PSI dari rapat paripurna kemarin. Menurut Taufik, jika memang alasannya menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, seharusnya Fraksi PSI hadir dalam rapat paripurna.
Taufik juga membantah tudingan Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar yang menyebut bahwa pembahasan APBD 2021 dilakukan tertutup. Dia menegaskan sejak awal pembahasan APBD 2021 dilakukan dengan transparan.
"PSI ngarang-ngarang itu, pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum," kata Taufik.
"Itu makanya baca aturannya, dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum," ujarnya.
PSI Ditinggal Walk Out
Akhirnya, polemik terkait RKT pun berakhir walk out-nya 8 fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Pantauan detikcom di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020), aksi walk out ini awalnya dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin. Aksi walk out terjadi pada pukul 13.10 WIB.
"Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin saat mengajukan interupsi.
Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya. Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat. Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.
Di luar ruangan, Jamaludin mengungkapkan alasannya walk out. Menurutnya, sikap PSI yang disampaikan di media soal kenaikan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 berbeda dengan kesepakatan saat rapat. Dia menilai sikap PSI tidak konsisten.
"Jadi begini RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan, secara kolektif sudah diputuskan, karena apa pun yang kita bilang benar, selama itu sudah banyak bilang benar, dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar. Tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia. Dia sudah menandatangani absensi daftar hadir tidak menyatakan keberatan ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya," paparnya.
"Ini kan tidak konsisten," tegas Jamaludin.
.webp)
