Pendapat Dewan soal Plus Minus Calon Sekda DKI

Jakarta -

Tiga nama lolos seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta. Dewan angkat suara sosok Sekda impian.

Tiga nama calon Sekda DKI awalnya diumumkan dalam pengumuman nomor 11 tahun 2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Suharti selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Tahun 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tiga nama yang lolos dalam seleksi terbuka Sekda adalah Sri Haryati, yang saat ini menjabat Asisten Sekda Bidang Ekonomi; Marullah Matali, yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Selatan; dan Sigit Wijatmoko, yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Utara.

Tiga nama tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, Presiden Joko Widodo-lah yang akan menentukan sebagai Tim Penilai Akhir (TPA).

Ini Profil Sekda DKI Jakarta

1. Marullah Matali

Marullah Matali usia 52 tahun, kini menjabat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak 5 Juni 2018. ASN golongan IV-C ini memiliki pendidikan terakhir S2 Hukum Islam dari IAIN Jakarta.

Dilansir dari website Pemkot Jakarta Selatan, selatan.jakarta.go.id, terlihat ada sejumlah jabatan yang pernah dijabat Marullah. Di antaranya:

1. Staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal dan Kesos Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Seksi Dinas Bina Mental Dinas Bintal dan Kesos Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos Prov. DKI Jakarta
5. Kepala Sekretariat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Prov. DKI Jakarta
7. Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata
8. Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Marullah juga pernah mendapat penghargaan yakni, Penghargaan Masa Kerja 15 Tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta (2011) dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL. 1 dari Presiden RI (2012).

2. Sri Haryati

Sri Haryati kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Ekonomi, dia juga ditunjuk sebagai Plt khusus sebagai pejabat definitif Sekda. Sri Haryati meniti karier mulai dari CPNS di Pemprov DKI setelah lulus dari Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1994. Selanjutnya, dia mengikuti program S2 di IPB tahun 2003 dan meraih gelar doktor pada tahun 2013 dari IPB.

Sri Haryati menjadi CPNS di Dinas Perikanan Pemprov DKI pada tahun 1997, kemudian menjadi PNS tahun 1998 pada Dinas Peternakan. Selanjutnya, pada tahun 2014, dia menjadi Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, dia menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian, pada tahun 2016, Sri Haryati menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

3. Sigit Wijatmoko

Sigit Wijatmoko saat ini menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Dia dilantik menjadi wali kota Jakut pada Selasa (3/9/2019).

Sigit yang merupakan PNS golongan IV/B ini berpendidikan terakhir S2 Ilmu Pemerintahan di IPDN tahun lulus 1997.

Sejauh ini sudah ada 3 jabatan yang pernah didudukinya di Pemprov DKI. Di antaranya, Sekretaris Dinas Perhubungan 2015-2016, Wakil Dinas Perhubungan 2016-2019, dan terakhir Wali Kota Jakarta Utara 2019-sekarang.

PKB: Marullah Ada Plusnya

PKB DKI Jakarta menilai tiga nama yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi memiliki kapasitas yang sama.

Tiga nama yang akan menggantikan almarhum Saefullah itu adalah Sri Haryati, yang saat ini menjabat Asisten Sekda Bidang Ekonomi; Marullah Matali, yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Selatan; dan Sigit Wijatmoko, yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Utara. PKB DKI menilai Marullah memiliki kelebihan dan dekat dengan tokoh masyarakat DKI.

"Tiga-tiganya bagus, memang ASN yang punya kriteria dan mengerti permasalahan Jakarta untuk membantu Pak Gubernur. Memang kalau secara keahlian, mengerti tentang Jakarta tiga-tiganya pahamlah tentang Jakarta. Cuma memang Marullah ini ada plusnya," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).

"Bahwa Marullah ini satu dia putra daerah, kedua dia dekat dengan semua komunitas, terutama komunitas ulama di dekat, tokoh agamalah. Perbedaan di situ saja, Sekda kan bukan hanya memahami soal pemerintahan, orang ketiga di Pemprov DKI itu paling tidak harus mengerti kondisi masyarakat juga," sambungnya.

Hasbiallah berharap Marullah terpilih menjadi Sekda DKI Jakarta. Dia menilai Marullah memiliki kelebihan di bidang kemasyarakatan.

"Paling tidak PKB berharap ada putra daerah yang lebih dimajukanlah, dari sisi kemasyarakatannya. Kalau kapasitasnya mereka samalah ketiga itu. Dekat dengan tokoh masyarakat dan beliau asli orang DKI, dan juga semuanya dari bawah, Bu Sri dari bawah, Pak Sigit, semuanya sama," jelasnya.

Hasbiallah berharap Sekda DKI Jakarta segera ditetapkan. Sebab Sekda memiliki tanggung jawab yang besar.

"Harapan PKB secepatnya lah diputus karena Jakarta butuh Sekda, barometer Indonesia, anggaran juga terbesar di Indonesia, 87 triliun, paling tidak Sekda sudah jangan pejabat sementara itu," katanya.

Golkar: Sri Haryani Cukup Mumpuni

Golkar DKI Jakarta berhadap Sekda DKI terpilih mampu menjadi jembatan yang baik bagi DPRD dan Pemprov DKI.

"Yang penting adalah sosok sekda yang bisa diterima semua pihak, sosok sekda yang bisa melayani pemerintah, sosok sekda yang menjembatani semua pihak, khususnya menjembatani antara Dewan dengan eksekutif, yang selama ini masih kurang efektif atau kurang harmonis atau kurang rukun," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).

"Sekda yang bisa memberikan masukan-masukan produktif dan bagus buat gubernur itu yang paling penting, bukan sekda yang mementingkan dirinya dan kelompoknya. Itu yang paling penting," lanjutnya.

Selain itu, Basri mengatakan Sekda DKI harus yang prorakyat. Dia tidak mempersoalkan siapa yang nanti terpilih jadi Sekda DKI mengganti mendiang Saefullah.

"Bagi Golkar adalah Sekda yang prorakyat, pro-Gubernur dan pro-Dewan, itu yang paling penting, bukan siapanya, tapi kemampuan sekdanya. Supaya antara eksekutif dan legislatif bisa sering sejalan, bisa akur, bisa guyub, bisa rukun, sehingga pelayanan dan pengabdian terhadap rakyat Jakarta bisa maksimal karena penyelenggara pemerintahannya antara eksekutif dan legislatif rukun dan akur," katanya.

Basri berharap Presiden Joko Widodo segera memilih satu dari tiga nama yang dikirim oleh panitia seleksi (pansel). Dia menyebut DKI saat ini butuh sekda definitif.

"Ya makin cepat makin bagus sebenarnya definitif itu, Sekda juga punya kewenangannya full dan lain-lainnya juga full. Kan kestabilan pemerintahan perlu juga. Makin cepat makin bagus intinya, apalagi kita masih proses penganggaran gini," tutur dia.

PDIP Harap 2021 Jakarta Punya Sekda Definitif

PDIP berharap awal Januari 2021 Ibu Kota telah memiliki Sekda yang baru.

"Iyalah nunggu Presiden. Tapi, kalau ditanya, makin cepat makin bagus, karena bagaimanapun kita harapkan awal tahun (2021), ini namanya sekda punya peran sentral untuk membangun sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, sebagai komando penggerak. Selain jembatan tadi, mereka sebagai penggerak eksekutif. Semua kan sentralnya di sekda, ASN kita," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).

Gembong mengatakan sekda memiliki tugas membenahi kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota, sehingga DKI Jakkarta perlu segera memiliki sekda.

"Tugasnya kan membenahi peran ASN kita yang di DKI Jakarta ini yang menurut saya perlu digenjot oleh sekda yang baru supaya lebih proaktif menjemput persoalan masyarakat yang kemudian mereka mampu sebagai eksekutor, kemudian mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Gembong mengatakan sekda harus menjadi jembatan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Gembong tidak mempersoalkan siapa yang akan terpilih di antara tiga nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pasti, ketika bicara sekda, ini adalah sosok yang mampu menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif. Jadi sosoknya siapa tapi tupoksinya menjaga harmonisasi, membangun koordinasi antara eksekutif dan legislatif di mana sekda sebagai jembatannya. Kalau sosok tiga itu oke juga, tergantung Presiden siapa nanti yang dipilih," ucapnya.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya