.webp)
Datangnya 1,2 juta vaksin Sinovac dari China dianggap sebagai angin segar dalam upaya penanganan pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Meski demikian, pemerintah juga diminta tak buru-buru melakukan vaksinasi. Pemerintah diharapkan menunggu kajian dari BPOM sebelum proses vaksinasi.
Vaksin Sinovac ini tiba di Indonesia pada Minggu (6/12) melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 21.30 WIB. Vaksin Sinovac ini sudah melalui tahap uji klinis di Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan akan ada sekitar 1,8 dosis lagi yang akan tiba pada awal Januari 2021. Jokowi menyampaikan pemerintah juga akan mendatangkan bahan baku vaksin yang masih mentah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diperkirakan bahan baku curah itu tiba di RI pada pertengahan bulan ini sebanyak 15 juta, dan Januari 2021 sebanyak 30 juta.
"Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga kana tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh bio farma," ujarnya, Minggu (6/12/2020).
Vaksin Sinovac yang sudah tiba di Indonesia itu belum bisa langsung di distribusikan. Jokowi mengatakan vaksin yang tiba harus melalui tahan di BPOM sebelum dilakukan vaksinasi.
"Untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Jokowi.
Ada beberapa tahap prosedur yang harus diikuti sebelum dimulainya vaksinasi. Pertama pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin hingga hasil uji klinis tahap III vaksin tersebut.
"Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," jelas Jokowi.
Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin itu terlebih dahulu. Terawan menjelaskan Kemenkes telah menyiapkan data sasaran per kabupaten/kota.
"Untuk vaksin kiriman pertama ini yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan melalui siaran live streaming lewat kanal YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12/2020).
Sejumlah kalangan juga berharap pemerintah benar-benar melakukan uji vaksin secara tepat terlebih dahulu. Mereka juga meminta BPOM tak buru-buru mengeluarkan izin sebelum kualitas vaksin tersebut dipastikan aman dan teruji.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya>>>
Gerindra Minta BPOM Evaluasi Ketat Vaksin Sinovac
Wakil Ketua Umum Gerindra Putih Sari meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengevaluasi vaksin Sinovac yang baru tiba tersebut secara ketat. Hal itu agar khasiat hingga keamanan vaksin tersebut teruji.
"Saya mendorong BPOM untuk secara ketat mengevaluasi vaksin tersebut dan memberikan keterangan yang jelas terkait khaisat, mutu dan keamanannya," ujar Putih kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Menurut Putih, vaksin Sinovac yang baru tiba di Tanah Air tidak langsung diedarkan ke masyarakat. Sebab, vaksin itu harus dievaluasi oleh BPOM.
"Menurut infonya, vaksin yang baru sampai tidak langsung digunakan karena BPOM belum mengeluarkan EUA (Emergency Use Authorisation) vaksin sehingga tetap harus menunggu evaluasi BPOM," ucapnya.
PAN Minta BPOM Tak Usah Buru-Buru Beri Izin Vaksin COVID-19
PAN meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru memberikan izin terhadap vaksin tersebut. Pemintaan itu disampaikan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.
"BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (7/12)
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai vaksin yang sudah tiba perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dimaksudkan guna menjaga efektivitas dan keamanan vaksin Corona.
"Menurut saya, harus diteliti dan dikaji secara mendalam. Ini penting agar efektivitas dan keamanannya terjamin. Masih cukup waktu untuk melakukan itu. Negara-negara lain pun kelihatannya tidak ada yang terburu-buru," ucapnya.
Saleh juga mendorong pemerintah dapat mendistribusikan vaksin secara adil ke setiap daerah di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya distribusi vaksin agar dilakukan secara aman.
DPR Wanti-wanti soal Uji Vaksin: Keselamatan Masyarakat Lebih Penting
Pemerintah telah menerima 1,2 juta vaksin Corona buatan Sinovac. DPR mengingatkan kehati-hatian dalam proses uji vaksin tersebut.
"Pertama vaksin apapun yang tiba di RU itu harus kemudian dilakukan uji dan mendapat sertifikasi dari BPOM maupun sertifikasi halal, karena vaksin ini juga berpengaruh," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin (7/12).
Kehati-hatian proses uji itu, menurut Dasco harus benar-benar diperhatikan. Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat jauh lebih penting dari apapun.
"Itu yang sangat kita hati-hati. karena akan dipakai untuk seluruh anak bangsa yang di tengah pandemi COVID ini memerlukan vaksin atau semacamnya, yang bisa mengurangi atau mencegah COVID ini. Keselamatan rakyat lebih penting untuk segalanya," ujar pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra itu.
Komisi IX Minta Kemenkes-BPOM Jamin Keamanan dan Efisiensi Vaksin Sinovac
Komisi IX DPR RI mengapresiasi kehadiran vaksin Corona buatan Sinovac di Indonesia. Komisi IX akan memastikan vaksinasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Komisi IX terus memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai syarat dan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, kepada wartawan, Senin (7/12).
Politikus Partai Golkar ini meminta Kemenkes RI dan BPOM RI segera menjamin keamanan dan efisiensi vaksin sebelum diedarkan ke masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan edukasi ke masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik.
"Sebagai otoritas yang menjamin keamanan dan efisien vaksin yang diedarkan perlu lebih aktif lagi lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar di lapangan," ujarnya.
Pemerintah Sebut Kajian LPPOM soal Vaksin Sinovac Sudah Dikirim untuk Fatwa Halal MUI
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Sinovac asal China telah selesai. Selanjutnya kajian tersebut diserahkan ke MUI untuk dibuatkan sertifikasi halal.
"Ibu-Bapak sekalian perkembangan terakhir dari persyaratan halal Sinovac dilaporkan bahwa kajian BJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan LPPOM MUI atau lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal untuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12).
Muhadjir lantas berbicara mengenai kaidah fikih. Menurut Muhadjir, vaksin ini termasuk dalam kategori kaidah fikih yang artinya sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan apa pun caranya.
"Seandainya ya mohon maaf ini, tidak ada satu pun vaksin di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Jadi walaupun statusnya itu tidak halal, kalau dimaksudkan untuk menghindari darurat, kegawatdaruratan, maka itu wajib bukan hanya boleh, wajib digunakan. Karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama. Tapi, kalau memang ada vaksin yang berstatus halal, maka itu harus lebih dipilih," ujar Muhadjir.
Muhadjir lalu membeberkan prioritas vaksinasi COVID-19. Petugas medis dan petugas nonmedis termasuk TNI dan Polri menjadi kelompok pertama yang divaksinasi.
"Yang kedua adalah kelompok risiko tinggi (high risk), yaitu kelompok pekerja termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga dan juga mereka yang bekerja di sektor-sektor perusahaan industri, para karyawan, dan para pegawainya. Itulah yang akan menjadikan yang akan dilakukan vaksinasi prioritas. Kemudian termasuk mereka yang melakukan contact tracing kelompok disebut dari keluarga dan kontak kasus COVID-19. Terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik," beber dia.
