Vaksin Corona Tiba di RI, Politikus PKS Soroti Izin Edar-Sertifikasi Halal

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 07 Des 2020 15:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan status PSBB total di Ibu Kota. Anggota DPR F-PDIP tak setuju. Sementara Anggota DPR F-PKS menilai keputusan Anies tepat.
Kurniasih Mufidayati (dok. fraksi.pks.id).
Jakarta -

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia sejak semalam. Politikus PKS Kurniasih Mufidayati mempertanyakan hasil uji klinis dan sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

"Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan sertifikasi halalnya bagaimana?" kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

Kurniasih menilai pemerintah perlu memberi penjelasan mengenai informasi detail terkait vaksin Sinovac yang baru tiba. Dari hasil uji klinis tahap III, izin edar dari BPOM, hingga sertifikasi halal.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai di mana izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," ujarnya.

Anggota dewan yang membawahkan isu kesehatan atau Komisi IX DPR itu menyebut uji klinis tahap III dari vaksin Sinovac belum keluar. Ia pun menekankan perlunya BPOM untuk memberikan izin edar terhadap vaksin itu.

"Vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III. Selain itu, seluruh vaksin COVID-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi," katanya.

Selain itu, Kurniasih menyoroti perihal harga vaksin di Tanah Air. Ia berharap motif kesehatan lebih diutamakan daripada motif ekonomi dalam penentuan harga vaksin yang nanti akan beredar di Indonesia.

"Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi," sebut dia.