.webp)
Vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru memberikan izin terhadap vaksin tersebut.
"BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai vaksin yang sudah tiba perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dimaksudkan guna menjaga efektivitas dan keamanan vaksin Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya, harus diteliti dan dikaji secara mendalam. Ini penting agar efektivitas dan keamanannya terjamin. Masih cukup waktu untuk melakukan itu. Negara-negara lain pun kelihatannya tidak ada yang terburu-buru," ucapnya.
Saleh juga mendorong pemerintah dapat mendistribusikan vaksin secara adil ke setiap daerah di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya distribusi vaksin agar dilakukan secara aman.
"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman," katanya.
Saleh juga mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan efektivitas vaksin ke masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan simulasi dan pelatihan terhadap tenaga medis yang akan menerima vaksin.
"Tentu harus ada semacam simulasi dan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi," ucap Saleh.
"Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac," ujar Presiden Joko Widodo dalam live streaming di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12).
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun memastikan tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Mulai dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta orang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
"Untuk vaksin kiriman pertama ini yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan melalui siaranlive streaming lewat kanal YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12).
Terawan menjelaskan Kemenkes telah menyiapkan data sasaran per kabupaten/kota. Kemenkes memastikan distribusi vaksin akan sesuai prosedur distribusi obat pada umumnya.
"Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam sistem informasi PCPEN yang akan menyiapkan data sasaran by name by address," imbuhnya.
