Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, baunya tetap tercium juga. Mungkin itu ungkapan yang cocok untuk perjalanan hidup mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Djoko Tjandra.
Berawal dari 'curhatan' Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat Komisi III DPR RI di 'Senayan'. 'Kongkalikong' antara Prasetijo dan Djoko Tjandra pun tercium, hingga mereka dituntut masing-masing 2,5 tahun dan 2 tahun penjara.
Prasetijo diyakini oleh jaksa penuntut umum terbukti membuat surat jalan hingga surat keterangan bebas COVID palsu atas nama Djoko Tjandra. Memang Djoko Tjandra yang meminta, dengan menyuruh Anita Kolopaking menghubungi Prasetijo untuk membuat surat jalan palsu.
 Brigjen Prasetijo Utomo (Ari Saputra/detikcom) |
Tentu surat jalan itu penting untuk Djoko Tjandra. Sebab, saat itu Djoko Tjandra berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, yang jadi buron sejak 2009. Dengan surat jalan palsu yang dibuat Prasetijo, Djoko Tjandra bisa kembali keluar dari Indonesia lagi.
Dan benar saja. Djoko Tjandra ditangkap bukan di Indonesia, melainkan di Malaysia, pada 30 Juli 2020. Penangkapan Djoko Tjandra dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, menindaklanjuti informasi dari Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi III di DPR.
Dan bukan tanpa imbalan Prasetijo mau membuatkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Ada dugaan gratifikasi di dalam kasus surat jalan palsu itu. Tapi perkaranya diproses terpisah dengan kasus surat jalan.
Di kasus surat jalan, ada tiga macam surat yang didapat Djoko Tjandra dari Prasetijo. Ketiga suratnya adalah surat jalan, surat bebas COVID-19, dan surat keterangan sehat.
Bagaimana jejak perkara surat jalan palsu dari Prasetijo untuk Djoko Tjandra? Simak di halaman berikutnya.
