Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri tentang kesiapan distribusi alat pelindung diri (APD) protokol kesehatan untuk Pilkada 9 Desember. Hasilnya, Ombudsman menemukan, dari 31 KPU kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72% atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan APD kepada PPK.
"Hasil investigasinya bagi KPU yang belum menyalurkan APD kepada PPK itu dari 31 ada 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota, sedangkan 9 KPU kabupaten kota atau 28 persennya sudah menyalurkan," kata Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi KU 1 Ombudsman RI, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Ombudsman RI, Rabu (2/12/2020).
Kegiatan investigasi serentak Ombudsman pusat dan daerah ke kantor KPU dan PPK dilakukan pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD terhadap 31 KPU kabupaten/kota. Dari 31 KPU kabupaten/kota itu sebanyak 9 KPUD telah menyalurkan APD, sementara 22 KPUD belum menyalurkan APD.
Adapun daerah yang dikunjungi Ombudsman di antaranya KPU Kota Depok, KPU Tangerang Selatan, KPU Semarang, KPU Kabupaten Padang Pariaman, KPU Indramayu, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, KPU Kota Banjarmasin, dan lainnya.
Adapun pemantauan kelengkapan alat pelindung diri Pilkada 2020 berdasarkan surat KPU Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tentang penyaluran APD yang dijadwalkan pada pekan akhir November atau awal Desember. Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meilala, berharap hasil investigasi ini dijadikan bahan evaluasi bagi KPU untuk segera mempercepat pendistribusian APD ke PPK dan disalurkan hingga ke petugas TPS.
"Baik kantor pusat maupun perwakilan di seluruh Indonesia turun ke KPUD dan PPK itu pada tanggal 28-30 November yang lalu. Jadi hasil yang dikemukakan tadi adalah potret H-12 terkait dengan penyaluran APD saja. Jadi kita tidak bicara yang lain, kita bicara mengenai konteks kesehatan alat protokol kesehatan saja," kata Adrianus.
"Jadi kalau pun kami tangkap bahwa ini ada satu potensi mal administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU Bawaslu, menurut saya jangan berkecil hati. Menurut saya sesuai tupoksi Ombudsman kami adalah lembaga yang mengingatkan, lembaga yang sejak awal memberikan wanti-wanti agar hal yang kami potret ini segera dipenuhi. Harapan semuanya Pilkada yang sehat, tidak menimbulkan klaster yang baru," kata Adrianus.
Lebih lanjut, Asisten Keasistenan Utama 1 Ombudsman RI, Dessy Ratnasari, memaparkan rincian 9 KPU/kabupaten kota yang telah menyalurkan APD ke PPK. Di antaranya KPU Depok sebanyak 85,7 persen, KPU Tangsel 85,7 persen, KPU kabupaten Indramayu 71,4 persen, KPU Semarang 57,1 persen, KPU Surabaya 85,7 persen, KPU Samarinda sebanyak 21,4 persen,KPU Ternate 21,4 persen, serta KPU Kabupaten Padang Pariaman dan KPU Kabupaten Lombok Utara 57,1 persen.
Sedangkan jenis APD yang telah disalurkan kepada 9 KPU kabupaten/kota kepada PPK antara lain masker sekali pakai 28,5 persen, sarung tangan lateks masih 0 persen, termometer infrared 7,1 persen, baju hazmat 28,5 persen, hand sanitizer 50,1 persen, sabun pencuci tangan 50 persen, desinfektan 57,1 persen, masker kain 42,8 persen, sarung tangan plastik dan tisu towel sheet ada 57,1 persen, kantong plastik tempat sampah 28,5 persen, face shield 42,8 persen, sprayer 50 persen, dan fasilitas cuci tangan 25,7 persen.
"Berdasarkan hasil investigasi dari 39 PPK yang dikunjungi, ditemukan bahwa mutu kualitas barang yang diterima oleh PPK saat serah terima oleh KPU hasilnya 99,81 persen kondisi barang masih dalam keadaan baik," ujar Desi.
