Round-Up

Kala Dewas Sudah Ingatkan Pimpinan soal Struktur KPK Disindir Kegemukan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 22:37 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -

Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk para pimpinan KPK saat ini.

Dewan Pengawasan (Dewas) KPK akhirnya buka suara terkait perubahan struktur organisasi KPK yang menjadi gemuk. Ternyata, dewas sudah mengingatkan para pimpinan KPK agar perubahan struktur tidak melanggar undang-undang (UU).

"Sesuai dengan tugas Dewas dalam rakor pengawasan, telah mengingatkan kepada pimpinan agar perkom (peraturan komisi) yang dibuat sesuai dengan UU," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho, kepada wartawan, Senin (23/11/2020).

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. (Antara Foto)

Bahkan, penilaian akan transformasi struktur KPK menjadi gemuk bukan hanya disampaikan pihak eksternal KPK. Internal KPK pun menilai demikian, yakni pihak dewas.

"Kalau dikatakan organisasinya gemuk, iya. Karena ada penambahan deputi dan direktorat juga inspektorat dan staf khusus," terang Albertina.

Memang, pembuatan perkom merupakan kewenangan KPK yang di mana diatur dalam UU. Entah dasar tersebut yang dijadikan pertimbangan atau tidak, yang jelas Dewas KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan perkom berisi modifikasi struktur KPK.

"Pembuatan Perkom tersebut sesuai dengan UU adalah kewenangan dari pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat," terang Albertina.

Ketidakterlibatan Dewas KPK juga terlihat dari pernyataan Albertina. Menurut Albertina, pimpinan KPK mengaku telah berkonsultasi dengan kementerian terkait dalam melakukan perubahan struktur.

"Informasi yang diterima dewas waktu itu dari pimpinan, sudah dikonsultasikan dengan Kemenpan RB dan Kemenkum HAM," sebutnya.

Lantas, apakah renovasi struktur KPK akan berdampak baik terhadap pemberantasan korupsi? Albertina pun enggan memprediksinya.

"Apakah akan lebih efisien? Kita lihat saja nanti," ucap Albertina.

Seperti diketahui, perubahan struktur organisasi KPK diatur dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020. Ada tambahan 7 posisi baru dalam struktur KPK saat ini.

Tujuh posisi jabatan baru itu terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon I dan 5 pejabat setara eselon III, serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. Penambahan itu diklaim telah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama atau nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan.

"Di tingkat eselon I terdapat penambahan 2 nama jabatan. Namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Di tingkat eselon II terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama," papar Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (22/11).

"Sedangkan di tingkat eselon III terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama," sambungnya.

Adapun penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon I, yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Daftar nama jabatan baru di KPK sesuai Perkom 7/2020 selanjutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2