KPK Tegaskan Tugas Inspektorat Tak Tumpang Tindih dengan Dewas

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 18:55 WIB
Gedung baru KPK (Dhani-detikcom)
Foto: Gedung baru KPK (Dhani-detikcom)
Jakarta -

Perubahan struktur organisasi di tubuh KPK yang menjadi lebih gemuk mendapat sorotan tajam publik. Dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 tahun 2020, tugas Dewan Pengawas (Dewas) KPK dipandang akan tumpang tindih dengan posisi jabatan baru yakni inspektorat.

"Nah kemudian tugas Dewan Pengawas dan Inspektorat. Ini juga tadi sempat jadi keluhan, ada yang mempertanyakan seolah-olah ada tumpang tindih tugas Dewas dengan Inspektorat," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Alex mengatakan fungsi pengawasan sebetulnya dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) yang melaksanakan tugas dan fungsi menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai. Menurutnya, tugas PI juga tidak hanya menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran etik atau disiplin.

"Tapi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi KPK dan juga bertindak sebagai dalam pelaksanaan kegiatan, dia juga bertindak sebagai konsultan buat unit-unit kerja di internal KPK. Nah itu tugas-tugas PI," ujar Alex.

Lalu, Alex berbicara terkait tugas dan fungsi Dewas KPK yang ditegaskan tak akan tumpang tindih dengan Inspektorat. Menurutnya, pembentukan Dewas KPK merupakan amanat Pasal 37B Undang-Undang 19 Tahun 2019, antara lain melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik.

"Sehingga sebagian tugas dan kewenangan PI ini telah diambil alih oleh Dewas. Nah ini kami melihat perlu bahwa restrukturisasi pengawasan internal. Sedangkan pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspektorat dan direktorat PI dihapuskan," katanya.

"Jadi kalau sebelumnya PI pengawasan internal itu di bawah Kedeputian PIPM, Inspektorat sebagai pengganti PI nanti langsung di bawah pimpinan, jadi apa? Supaya Pimpinan itu juga lebih efektif dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap kerja yang ada di KPK," sambungnya.

Menurut Alex, dengan pengubahan struktur itu pimpinan bisa langsung meminta Direktorat PI untuk melakukan pemeriksaan atau untuk melakukan eksaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi KPK. Menurutnya, hal itu sangat lazim seperti yang dilakukan di unit organisasi pemerintah atau perusahaan.

"Pengawasan internal umumnya berada di bawah kop manajemen atau direksi. Nah otomatis Deputi PIPM karena pengawasan internal sudah di bawah pimpinan dan unit pengaduan masyarakat di bawah Inda jadi Deputi PIPM itu kita hilangkan," pungkasnya.

Simak juga video 'Banyak Koruptor Ajukan PK, Firli: Bukan Tugas Pokok Kita':

[Gambas:Video 20detik]



Mengenai Inspektorat tertuang pada Pasal 83 dan Pasal 84. Baca isinya di halaman berikutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2