Belasan Jabatan Baru Bikin KPK Gemuk, Bagaimana Gajinya?

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 23:15 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung baru KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Belasan posisi baru dalam struktur organisasi baru KPK menjadi sorotan publik. Pasalnya, struktur KPK menjadi lebih gemuk dari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan gajinya?

"Diisi aja belum, gaji belum kita tentukan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Alex mengatakan anggaran KPK tahun 2021 telah disetujui DPR RI sebesar Rp 1,3 triliun. Menurut Alex, adanya perubahan struktur organisasi di tubuh KPK tidak akan mengubah biaya belanja pegawai.


"Tentu dengan perubahan struktur ini tidak akan merubah belanja pegawai, sama. Karena pegawainya nggak nambah, sama, dengan anggaran Rp 1,3 triliun nggak ada tambahan pegawai," ujar Alex.

"Tidak ada tambahan terhadap belanja pegawai, tetap," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Berikut Pasal dalam Perkom 7/2020 yang mengatur soal struktur organisasi:

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Pimpinan;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
1. Biro Keuangan;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum;
4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
5. Biro Umum.

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
3. Direktorat Monitoring;
4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
1. Direktorat Penyelidikan;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
2. Direktorat Manajemen Informasi;
3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.

g. Staf Khusus;

h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;

i. Inspektorat;

j. Juru Bicara; dan

k. Sekretariat Pimpinan.

Perkom Nomor 7 Tahun 2020 punya perbedaan dibanding dengan Perkom sebelumnya. Apa saja?

Selanjutnya
Halaman
1 2