KPK melakukan perombakan struktur organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020. Dengan perubahan itu, struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dari sebelumnya.
Plt Juru Bicara Ali Fikri mengklaim bahwa tambahan 7 posisi baru tak membuat struktur organisasi menjadi gemuk. Menurutnya, perombakan struktur organisasi telah diperhitungkan sesuai kebutuhan.
"Dalam penataan ulang organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020, KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru," kata Ali kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).
Ali mengatakan 7 posisi jabatan baru itu terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3, serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. Penambahan itu, kata Ali, setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama atau nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan.
"Di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama," katanya.
"Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama," sambungnya.
Ali menyebut penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Menurutnya, penambahan 2 nama jabatan itu dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.
"Sedangkan, terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural. Perkom menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020," jelasnya.
Ali memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. Ali menyebut penataan ulang organisasi perlu dilakukan sebagai respons amanat UU dan menjadi ikhtiar KPK untuk terus memperbaiki kinerja ke depan.
Daftar nama jabatan baru di KPK sesuai Perkom 7/2020 selanjutnya >>>
