Ada Inspektorat di Struktur Gemuk KPK, Apa Bedanya dengan Dewas?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 17:13 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Ari Saputra/detikcom)

Tugas Dewas pun turut dijabarkan dalam Perkom itu, tepatnya pada Pasal 5. Berikut isinya:

Pasal 5
(1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai; dan
f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perihal itu pun menjadi tanda tanya bagi Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui salah satu penelitinya bernama Kurnia Ramadhana. Dia pun menilai hal itu janggal.

"Sebagian besar kewenangan yang ada pada inspektorat sebagaimana diatur dalam Perkom 7/2020 sebenarnya telah ada pada Dewan Pengawas. Misalnya: pengawasan pada kinerja KPK dan penegakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Jadi lembaga inspektorat ini tidak ada urgensitasnya untuk dibentuk," kata Kurnia.

"Poin krusial lainnya yang cukup janggal pada kewenangan inspektorat adalah melakukan eksaminasi atas putusan pengadilan untuk kepentingan penerapan dan teori hukum (Pasal 84 ayat (2) huruf h Perkom 7/2020). Hal ini semestinya dilakukan oleh Biro Hukum KPK, bukan justru pada inspektorat yang dalam hal ini disebutkan memiliki fungsi pengawasan. Untuk itu ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera memanggil, meminta klarifikasi, dan menegur Pimpinan terkait pembentukan regulasi janggal ini," imbuhnya.

Halaman

(dhn/fjp)