.webp)
PDIP Minta Anies Bijak
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyerahkan izin penggunaan kawasan Monas untuk reuni 212 kepada Anies. PDIP berharap Anies mengambil keputusan yang terbaik untuk keamanan Ibu Kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal izin itu kan hak prerogatif Gubernur. Tentunya Pak Gubernur mempertimbangkan berbagai aspek kaitan dan rencana (reuni 212) itu. Ya kita serahkan sepenuhnya pada Pak Gubernur," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Darsono kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).
Gembong mengatakan, dalam memberikan izin penggunaan Monas, Anies harus melihat aspek penularan virus Corona di Jakarta. Dia menyebut Anies memiliki otoritas untuk menilai keamanan Ibu Kota dari COVID-19.
Gembong berharap Anies mengambil keputusan yang bijak. Namun PDIP DKI Jakarta akan mengikuti perkembangan terkait rencana reuni tersebut.
"Selain soal izin keramaian dari polda. Tapi soal izin tempat kan sepenuhnya dari Pak Gubernur dengan berbagai analisa tentunya Pak Gubernur akan memberikan keputusan yang paling bijak untuk warga Jakarta. Saya yakin akan seperti itu, kita lihat aja perkembangan," katanya.Gembong berharap Anies mengambil keputusan yang bijak. Namun PDIP DKI Jakarta akan mengikuti perkembangan terkait rencana reuni tersebut.
Gembong berharap Anies memberikan keputusan yang terbaik untuk warga Jakarta.
Gerindra: Ikuti Aturan Selama Pandemi
Gerindra DKI Jakarta meminta pelaksanaan reuni 212 mengikuti aturan selama pandemi Corona PSBB transisi.
Gerindra berharap Anies melakukan kajian untuk memberikan izin penggunaan Monas untuk acara ini.
"Kita kembalikan kepada aturan yang berlaku. Keputusan terakhir ada di Pak Gubernur," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).
Syarif menekankan saat ini PSBB Transisi masih berlaku hingga 22 November. Namun dia tidak mengetahui apakah PSBB transisi akan berlanjut hingga 2 Desember mendatang.
Menurut Syarif, keputusan izin penggunaan Monas ada di Anies Baswedan. Dia meminta agar Anies selaku ketua Satgas COVID-19 di provinsi untuk memperhatikan aspek epidemiologi
PD: Jangan Tempat Terbuka
Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta sebisa mungkin tak dilakukan secara terbuka.
"Kalau bisa, jangan pertemuan yang sifatnya terbuka, karena sudah pasti berpotensi sedikit banyak menimbulkan soal penularan COVID, anggaplah 10 ribu orang, orang pertama, orang kedua kita nggak tahu interaksinya dengan siapa, kita nggak mencurigai 10 ribu orang tadi, tapi interaksi 1 orang berkumpul dalam seribu tadi ini kan berpotensi. Ayo kita sama-sama fokus tangani COVID, kerja samanya bukan hanya dari Pemprov doang, tapi juga dari masyarakat," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (12/11/2020).
Apabila tetap menggelar acara, kata Mujiyono, jumlah pesertanya harus dibatasi. Selain itu, Mujiyono khawatir terjadi provokasi apabila jumlah massa yang hadir tidak dibatasi.
Menurutnya, pembatasan peserta tak akan mengurangi makna dari reuni akbar 212.
(aan/idn)
