KPK Buka Kemungkinan Telusuri 'Biaya Khusus' di Kasus Korupsi PT DI

Pekerjaan Fiktif

Jaksa lantas mengatakan Irzal, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Pemasaran, menghubungi Didi Laksamana menawarkan pekerjaan menjadi mitra penjualan agar PT DI dapat mengeluarkan uang untuk kepentingan alokasi dana khusus itu. Jaksa menyebut mitra penjualan itu diwajibkan mengembalikan uang pembayaran kepada pihak PT DI sebesar 90 persen yang dihitung dari jumlah bersih setelah pajak, sedangkan sisanya sebesar 10 persen untuk perusahaan mitra penjualan.

"Atas tawaran tersebut, Didi Laksamana bersedia sehingga menyiapkan PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), serta PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB) untuk bertindak sebagai mitra penjualan," ucap jaksa.

Selain itu, ada PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk menjadi mitra penjualan. Dalam perjalanannya, jaksa KPK menyebut sebenarnya tidak ada proses negosiasi yang terjadi antara PT DI dan mitra penjualan itu.

"Selanjutnya, walaupun telah mengetahui kerja sama mitra penjualan tersebut fiktif, terdakwa I (Budi Santoso) selaku Direktur Utama PT DI tetap membuat surat kuasa kepada Budiman Saleh, Budi Wuraskito, Eddy Gunawan, serta Muhammad Fikri untuk menjadi pihak yang mewakili PT DI menandatangani kontrak mitra penjualan," kata jaksa.

Beberapa kontrak itu antara lain:
- Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu senilai USD 5,3 juta;
- Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI AD/Pemprov Kaltim Rp 4,799 miliar;
- Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar senilai USD 3,2 juta;
- Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU Rp 26 miliar;
- Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD Rp 27 miliar;
- Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL Rp 23 miliar;
- Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+ Rp 5,2 miliar;
- dll.

Meskipun pekerjaan itu fiktif, PT DI tetap melakukan pembayaran sebesar Rp 205, miliar dan USD 8,65 juta. Lalu atas pembayaran tersebut, sesuai dengan kesepakatan para perusahaan mitra penjualan mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta pengembalian ke PT DI seluruhnya berjumlah Rp 238 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 217 miliar diterima kembali oleh PT DI dari para mitra penjualan.

"Bahwa atas pengembalian uang (cashback) tersebut, pada 2008 sampai tahun 2016, terdakwa I memberikan persetujuan kepada terdakwa II, Arie Wibowo, Dedi Turmono, Toto Pratondo, Achmad Senjaya, Djajang Tarjuki, Dedi Iriandi, Ahmad Azhar, Ade Yuyu Wahyuna, Ddidi Laksamana serta Ferry Santosa menggunakannya untuk membiayai pengeluaran guna memenuhi permintaan Dana Khusus untuk konsumen pemberi kerja PT DI (end user/customer) sebesar Rp 178,9 miliar sebagaimana kesepakatan Terdakwa II dan Arie Wibowo dengan pihak pemberi kerja (end user) sebagai fee atas dipilihnya produk dan layanan perawatan yang dilakukan oleh PT DI sebagaimana kontrak induk antara PT DI dengan Basarnas, Kementerian Pertahanan, BPPT, Kepolisian Udara, Puspenerbad, Puspenerbal, dan Sekretariat Negara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016," kata jaksa.

Selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, atas persetujuan itu, Budi Santoso menerima sebesar Rp 2 miliar, Irzal menerima sebesar Rp 13 miliar, dan pejabat serta karyawan PT DI lainnya serta sejumlah pihak lain yang ikut terlibat.

Respons KPK

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan soal 'dana khusus' itu belum menjadi fokus penyidik. Menurutnya, penyidik berfokus pada pekerjaan fiktif yang dilakukan mitra penjualan PT DI.

"Yang di dakwaan itu sebagai background-nya, KPK belum fokus ke situ karena itu background dari proses penjualan. Memang info awal itu sudah berjalan, sudah berlangsung, proses itu sudah dilakukan penjualannya itu nyata benar, tapi untuk memperoleh Rp 3 triliun itu kemudian dibuka seolah-olah ada perusahaan jasanya perantaranya, ke agennya, keagenannya yang fiktif itu yang Rp 315 miliar itu yang bermasalah," kata Ali kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

Ali menjelaskan kontrak kerja PT DI dengan customer senilai lebih dari Rp 3 triliun itu sudah berjalan. Namun, menurut Ali, ketika mengerjakan kontrak kerja itu, PT DI melakukan siasat dengan membuat seolah-olah ada agen atau perusahaan jasa perantara yang mengerjakan. Namun ternyata agen dan perusahaan jasa itu diduga fiktif.

"Kalau yang sejauh ini memang benar dilakukan ada proses penjualannya itu, KPK tidak masuk ke situ, tapi masuk ketika menjual yang Rp 3 triliun itu kemudian dibuatlah seolah-olah ada 6 perusahaan perantara jasa keagenannya, jasa keagenannya itu yang fiktif kemudian dikeluarkan Rp 315 miliar," ujar Ali.

Meski demikian, Ali mengatakan KPK akan menelusuri lebih jauh soal kontrak PT DI dengan para customer senilai lebih Rp 3 triliun itu. Sebab, kontrak PT DI dengan customer itu merupakan latar belakang terjadinya dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI.

"Iya tentu nanti untuk background untuk menghasilkan fakta adanya fiktif itu pasti dari situ ditelusuri, pasti dari situ. Cuma info sejauh ini itu faktual proses penjualan itu sejauh ini tidak bermasalah. Yang bermasalah justru seolah-olah ada agen dari pihak ketiga itu yang fiktif. Tapi semuanya itu akan dibuka oleh jaksa sebagai background-nya itu akan dibuka juga dalam persidangan," tuturnya.