KPK Buka Kemungkinan Telusuri 'Biaya Khusus' di Kasus Korupsi PT DI

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 15:19 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Surat dakwaan perkara korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mengungkap adanya siasat dalam kontrak kerja proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan milik negara itu. Jaksa KPK menyebutkan adanya 'biaya khusus' demi PT DI mendapatkan proyek.

Pembacaan surat dakwaan itu sudah dilakukan pada Senin, 2 November, di Pengadilan Tipikor Bandung. Duduk sebagai terdakwa adalah Budi Santoso selaku mantan Direktur Utama PT DI dan Irzal Rinaldi Zailani sebagai Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah di PT DI.

PT DI bergerak pada industri pesawat terbang yang mengerjakan rancang bangun atau desain pesawat terbang, rekayasa pesawat terbang, pengembangan pesawat terbang, jasa teknik, penyedia sistem senjata, dan jasa MRO atau maintenance, repair, overhaul. Jaksa KPK menyebut konsumen PT DI berasal dari dalam dan luar negeri, yang di antaranya Basarnas, Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), serta Sekretariat Negara.

"Dikarenakan adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan pesanan dari pihak konsumen dalam negeri, pada 2006 PT DI memiliki Administrative Procedure (AP) nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukan Mitra Penjualan sebagai dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada konsumen atau end user yang membeli produk atau jasa dari PT DI," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan itu pada Senin, 2 November 2020.

Jaksa menyebutkan mengenai kebutuhan alokasi dana khusus itu pernah dirapatkan oleh Budi Santoso. Dana khusus itu disebut penting bagi PT DI untuk mendapatkan proyek.

"Rapat tersebut membahas tentang salah satunya kebutuhan untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak pemberi kerja agar PT DI tetap mendapatkan pembelian pesawat atau jasa perawatan," imbuh jaksa.

Padahal, menurut jaksa KPK, secara aturan hal itu dilarang. Jaksa merujuk pada Pasal 32 Peraturan BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktik Good Corporate Governance pada BUMN.

"Direksi maupun karyawan badan usaha milik negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan," sebut jaksa.

Pada kenyataannya, Budi Santoso memberikan persetujuan sekaligus memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran sebagai cost structure dalam marketing cost. Setelahnya, Irzal dan Ade Yuyu Wahyuna membuat proposal penawaran dengan dana alokasi khusus sebesar 1-9 persen yang dimasukkan dalam biaya marketing.

Dengan cara itu, Budi Santoso, disebut jaksa KPK, menyetujui penawaran kepada pihak pemberi kerja yang di dalamnya sudah terdapat biaya khusus dalam kurun waktu 2008 hingga 2016. Berikut pekerjaan yang didapat PT DI dengan cara itu:

1. Basarnas ada 2 kontrak senilai Rp 267.202.775.000
2. BPPT ada 1 kontrak senilai Rp 2.787.131.600
3. Kemhan ada 4 kontrak senilai Rp 66.356.429.600
4. Kemhan - Ditjen Pothan ada 2 kontrak senilai Rp 28.983.278.575
5. Kemhan - TNI AD ada 3 kontrak senilai USD 234.979.760 dan EUR 74.318.743,28
6. Kemhan - TNI AL ada 4 kontrak senilai Rp 330.000.000.000 dan USD 139.876.730
7. Kemhan - TNI AU ada 22 kontrak senilai Rp 1.291.213.884.294
8. Polud ada 3 kontrak senilai Rp 134.297.261.339
9. Puspenerbad ada 24 kontrak senilai Rp 655.611.022.950
10. Puspenerbal ada 5 kontrak senilai Rp 16.931.209.580
11. Sekretariat Negara ada 9 kontak senilai Rp 258.822.401.807

Jaksa menyebutkan ada 79 kontrak dengan total Rp 3.052.205.394.745 dan USD 374.856.490 serta EUR 74.318.743.

Simak juga video 'Konstruksi Perkara 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi PT DI':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3