UU Cipta Kerja Salah Ketik, Baleg DPR: Bisa Diperbaiki Meski Telah Disahkan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 17:46 WIB
Willy Aditya
Willy Aditya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Undang-Undang Cipta Kerja, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih menjadi sorotan lantaran terdapat kesalahan pengetikan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan salah ketik dalam UU Cipta Kerja masih bisa diperbaiki.

Salah satu kesalahan pada pengetikan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini ada pada Pasal 6. Willy menjelaskan pada halaman 6 Pasal 6 UU Cipta Kerja seharusnya hanya merujuk kepada 'Pasal 5' saja. Semestinya tidak menyertakan kalimat 'ayat (1) huruf a'.

"Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa kesalahan ketik dalam rujukan pasalnya, yakni antara lain di dalam Pasal 6. Di dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditulis '... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi ...', seharusnya tertulis '...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi ...'," jelas Willy kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

"Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kesalahan ketik seperti dicontohkan dalam angka 2 dimaksud masih dapat diperbaiki meskipun RUU telah disahkan dan diundangkan," imbuhnya.

Ketua DPP NasDem ini juga menjelaskan beberapa UU yang pernah mengalami salah ketik setelah disahkan. Ia mencontohkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, yang kemudian mendapat perbaikan.

"Kedua UU tersebut diperbaiki pada Distribusi II naskah resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," ujar Willy.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini pun menyinggung UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Melalui UU PPP, menurut Willy, perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih bisa dilakukan.

"Berdasarkan praktik dan ketentuan dalam pasal-pasal UU PPP serta memperhatikan masukan masyarakat atas kesalahan ketik pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dapat dilakukan dan dibolehkan," jelasnya.