Fadli Zon Kritik Keras Kesalahan di UU 11/2020 Cipta Kerja

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 14:34 WIB
Fadli Zon (Tsarina/detikcom)
Fadli Zon (Dok. detikcom)
Jakarta -

Polemik dalam UU Cipta Kerja masih terus berlanjut setelah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, terdapat kesalahan pengetikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon pun melontarkan kritik keras. Ia menyebut kekeliruan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sebagai kesalahan fatal.

"Harusnya kesalahan seperti ini tidak terjadi. Ini kesalahan fatal," kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan UU Cipta Kerja sudah menjadi sorotan publik sejak belum disahkan. Menurut Fadli, seharusnya pemerintah bisa memastikan tidak ada kesalahan pengetikan dalam UU tersebut.

"Padahal sudah cukup waktu sejak 5 Oktober hingga awal November. Apalagi RUU ini sudah menjadi perhatian utama publik dan beredarnya sejumlah versi dokumen RUU," ujarnya.

Fadli menilai kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sangat keterlaluan. Ia menilai UU tersebut cacat secara substansi.

"Jadi kesalahan fatal ini sungguh keterlaluan. UU ini menjadi cacat dari sisi prosedur maupun substansi," tegas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli pun menyarankan Jokowi untuk mengeluarkan perppu. Perppu itu, sebut dia, dapat membatalkan pasal yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

"Menurut saya, sebaiknya Presiden mengeluarkan perppu sekaligus membatalkan pasal-pasal yang dianggap merugikan kepentingan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh. Juga pasal-pasal yang menguntungkan segelintir kaum oligarki, terutama soal penguasaan tanah dan tambang," jelasnya.

Seperti diketahui, kritik terkait kesalahan pengetikan tak hanya datang dari Fadli Zon. PKS dan Demokrat juga mengkritik.

Setidaknya ada dua kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang baru ditandatangani Jokowi kemarin. Pertama terletak di halaman 6 Pasal 6. Kemudian di halaman 757.

Pemerintah pun telah merespons terkait kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja. Mensesneg Pratikno mengatakan kekeliruan itu bersifat teknis administratif dan tidak berpengaruh pada implementasi UU.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ucap Pratikno kepada wartawan lewat pesan singkat, Selasa (3/11).

Tonton video 'Buruh Resmi Ajukan Judicial Review UU Ciptaker ke MK':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/zak)