UU Cipta Kerja Diwarnai Salah Ketik, Gerindra: Typo Bisa Diperbaiki

Elza Astari Retaduari - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 14:39 WIB
Habiburokhman (Dok. Pribadi).
Habiburokhman (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

UU Cipta Kerja, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), diwarnai sejumlah salah ketik. Menurut Gerindra, kesalahan pada teknis pengetikan atau typo masih bisa diperbaiki meski undang-undang sudah ditandatangani Presiden.

"Kalau salah ketik, tinggal diperbaiki dan cek di Baleg yang kemarin disepakati seperti apa," ujar Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Menurut anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum ini, kesalahan pengetikan merupakan hal yang bisa. Habiburokhman menegaskan substansi yang dijadikan rujukan soal UU No 11 Tahun 2020 itu adalah kesepakatan tingkat I antara DPR dan pemerintah, yakni di Badan Legislasi, sebelum omnibus law itu disahkan di sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu.

"Yang namanya dokumen tulisan ya bisa saja salah ketik seperti halnya penerbitan buku, perjanjian, naskah pidato, dan lain-lain," tuturnya.

"Tapi kalau soal UU rujukan yang paling pas adalah dokumentasi persidangan di Baleg," imbuh Habiburokhman.

Kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja terdapat di halaman 6 UU Cipta Kerja. Di halaman itu tertulis Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Padahal dalam UU Cipta Kerja, Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Selanjutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2