UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja merevisi UU Pemerintahan Daerah (Pemda). Yaitu terkait kewenangan Pemda membuat Peraturan Daerah (Perda) hingga dalam membuat rencana pembangunan di daerah masing-masing.
Sebagaimana dikutip detikcom, Selasa (3/11/2020), dalam Pasal 260 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan:
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Nah, oleh UU Cipta Kerja, ditambahkan syarat harus berpedoman kepada nilai Pancasila. Pasal 260 ayat 1 menjadi berbunyi:
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
Penyusun UU Cipta Kerja mengakui, dengan penyederhanaan perizinan, pendapatan Pemda akan berkurang. Untuk mengantisipasinya, UU Cipta Kerja membuat Pasal baru, yaitu Pasal 292A yang berbunyi:
Pasal 292A
(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.
(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Simak juga video 'Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja':
