.webp)
Kedua, basis pemilih dari kalangan buruh di daerah tertentu bisa jadi memang besar, sehingga gubernur atau kepala daerah bakal mempertimbangkan untuk menaikkan UMP.
"Menjelang 2024, gubernur-gubernur itu saya duga tetap ingin menghindari kebijakan yang kurang populer. Kebijakan tidak menaikkan UMP pada 2021 adalah kebijakan yang kurang populer," kata Arya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, kaum pengusaha menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tutur Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin.
(dnu/ibh)
