Kebijakan UMP Dinilai Jadi Ajang Kompetisi Gubernur Menuju 2024

Arya Fernandes is a researcher in the Department of Politics and International Relations at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Indonesia. He joined CSIS in August 2014. Prior to joining CSIS, Arya worked as a research manager at Charta Politika Indonesia, a political research and consulting firm (2008-2014) and journalist at Media Indonesia newspaper.

Arya has been conducted national and local survey of Indonesia public opinion since 2009. The poll assesed national/local trends and mood of electorate regarding important issues such as: the approval of national government policies, the incumbents perfomance, political participation, citizen engagement in the political process, and public images of presidential candidates and political parties.

Arya received his bachelor degree from Political Science Department at the State Islamic University, Jakarta. He continued his master degree at the Paramadina Graduate School of Political Communication, University of Paramadina. — Peneliti CSIS, Arya Fernandes (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Meski Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tidak naik, namun sejumlah gubernur tetap menaikkan UMP untuk 2021. Para gubernur itu terlihat sedang berkompetisi di sirkuit menuju Pilpres 2024.

"Ada faktor kompetisi di sini. Ini memberi pengaruh soal bagaimana para gubernur ini bersikap mengambil kebijakan," kata peneliti dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, kepada detikcom, Selasa (3/11/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

"Kalau ada gubernur di satu daerah tetap menaikkan UMP, maka gubernur di daerah lain juga terdorong untuk melakukan kebijakan populer yang sama," kata Arya soal suasana 'kompetisi UMP' saat ini.

Dia menilai faktor ekonomi-politik lokal juga berpengaruh terhadap sikap gubernur untuk menaikkan UMP. Pertama, gubernur bisa jadi khawatir dengan adanya demonstrasi buruh bila UMP tidak dinaikkan, karena demonstrasi bisa memengaruhi stabilitas politik daerah.

Selanjutnya, para gubernur dinilai menghindari kebijakan kurang populer:

Kedua, basis pemilih dari kalangan buruh di daerah tertentu bisa jadi memang besar, sehingga gubernur atau kepala daerah bakal mempertimbangkan untuk menaikkan UMP.

"Menjelang 2024, gubernur-gubernur itu saya duga tetap ingin menghindari kebijakan yang kurang populer. Kebijakan tidak menaikkan UMP pada 2021 adalah kebijakan yang kurang populer," kata Arya.

Sebelumnya, kaum pengusaha menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik.

"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tutur Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin.

(dnu/ibh)