Belakangan ini, isu gay di kalangan TNI mengejutkan publik. Isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender di tubuh militer juga dihadapi banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Begini cara Negara Adi Daya menyikapinya.
AS dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kebijakan AS soal LGBT di tubuh militer berubah-ubah seturut pergantian rezim.
Tahun '80-an, homoseksual dilarang di militer. Dikutip dari Fordham University, Departemen Pertahanan AS menerbitkan kebijakan pada 1982, berikut bunyinya:
"Homoseksualitas tidak sesuai dengan dinas militer. Kehadiran orang-orang yang terlibat dalam perilaku homoseksual di lingkungan militer atau yang, degnan pernyataan mereka menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku homoseksual, secara serius merusak pencapaian misi militer."
Demikian bunyi kebijakan Dephan AS pada 1982, dikutip dari situs Fordham University dalam tulisan 'Homosexuals in the Armed Forces: United States GAO Report'.
Kehadiran anggota gay dinilai bakal berdampak buruk pada moral dan ketertiban prajurit. Personel milliter AS disebut sering tinggal dan bekerja dalam kondisi tertutup dengan privasi minimal. Larangan homo di tentara dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran keamanan.
Baca juga: 'Pelangi-pelangi' di Barak TNI |
Namun berdasarkan polling tahun 1992, masyarakat sudah mulai menerima homoseksualitas di militer. Hingga akhirnya Pilpres AS tiba, Bill Clinton menjadi Presiden.
Simak video 'PBB: Pandangan Paus Fransiskus Sejalan Prinsip Nondiskriminasi':
