.webp)
Belakangan ini, isu gay di kalangan TNI mengejutkan publik. Isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender di tubuh militer juga dihadapi banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Begini cara Negara Adi Daya menyikapinya.
AS dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kebijakan AS soal LGBT di tubuh militer berubah-ubah seturut pergantian rezim.
Tahun '80-an, homoseksual dilarang di militer. Dikutip dari Fordham University, Departemen Pertahanan AS menerbitkan kebijakan pada 1982, berikut bunyinya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Homoseksualitas tidak sesuai dengan dinas militer. Kehadiran orang-orang yang terlibat dalam perilaku homoseksual di lingkungan militer atau yang, degnan pernyataan mereka menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku homoseksual, secara serius merusak pencapaian misi militer."
Demikian bunyi kebijakan Dephan AS pada 1982, dikutip dari situs Fordham University dalam tulisan 'Homosexuals in the Armed Forces: United States GAO Report'.
Kehadiran anggota gay dinilai bakal berdampak buruk pada moral dan ketertiban prajurit. Personel milliter AS disebut sering tinggal dan bekerja dalam kondisi tertutup dengan privasi minimal. Larangan homo di tentara dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran keamanan.
Baca juga: 'Pelangi-pelangi' di Barak TNI |
Namun berdasarkan polling tahun 1992, masyarakat sudah mulai menerima homoseksualitas di militer. Hingga akhirnya Pilpres AS tiba, Bill Clinton menjadi Presiden.
Simak video 'PBB: Pandangan Paus Fransiskus Sejalan Prinsip Nondiskriminasi':
Jangan Tanya, Jangan Cerita
Tahun 1993, Bill Clinton memenuhi janji kampanyenya untuk memperbolehkan semua warga negara menjadi tentara tanpa diskriminasi orientasi seksual. Orientasi seksual bukanlah halangan untuk menjadi tentara. Maka keluarlah kebijakan 'Don't Ask, Don't Tell (DADT)' atau dalam Bahasa Indonesia berarti 'Jangan Tanya, Jangan Cerita'.
Tentara tidak akan ditanya soal orientasi seksualnya, kecuali ada informasi kredibel mengenai perilaku homoseksual. Tentara juga tidak boleh mendiskusikan orientasi seksualnya. Komandan juga tidak boleh bertanya soal orientasi seksual anak buahnya.
Sosialisasi soal kebijakan ini tertera sosialisasi berbentuk komik berjudul 'Dignity and Respect: A Training Guide On Homosexual Conduct Policy' terbitan Departemen Pertahanan AS.
 Mantan Presiden AS Bill Clinton Foto: AFP Photo/Evaristo Sa |
Namun demikian, kebijakan Don't Ask, Don't Tell ini memaksa personel militer hidup dalam kebohongan. Dilansir AFP, mereka yang mengaku gay dan lesbian, pasti dilarang jadi tentara. Istilahnya, ini adalah perintah untuk tutup mulup bagi kaum LGBT di militer. Pemerintah bisa memecat tentara yang ketahuan LGBT.
Barack Obama mencabut
Kebijakan 'Don't Ask, Dont' Tell' dari zaman Bill Clinton dicabut oleh Barack Obama. Ceritanya berawal dari awal tahun 2010.
"Tahun ini saya akan bekerja sama dengan Kongres dan militer kita untuk pada akhirnya mencabut aturan hukum yang menyangkal hak gay Amerika untuk berbakti pada negara yang mereka cintai karena siapa mereka," kata Obama dalam pidatonya seperti dilansir Reuters, 28 Januari 2010.
Hakim federal California, Virginia Phillips meminta pemerintah untuk segera menahan aturan yang meminta tentara gay untuk tutup mulut soal orientasi seksual mereka atau mereka akan dikeluarkan. Kelompok gay dan lesbian menyambut gembira.
"Aturan yang dikenal dengan 'Don't Ask, Don't Tell melanggar hak dasar aparatur negara AS dan calon aparatur negara," kata Virginia Phillips, dilansir AFP, 13 Oktober 2010.
Putusan ini juga memerintahkan otoritas untuk segera menunda dan tidak melanjutkan semua investigasi (untuk membuktikan seorang tentara itu LGBT atau tidak), atau pemecatan, pemisahan, dan proses lainnya dan bisa jadi sudah dimulai.
 Barack Obama (REUTERS/Kevin Lamarque Foto: REUTERS/Kevin Lamarque) |
Akhirnya, Obama meneken UU bersejarah yang membolehkan homoseksual masuk militer dan mengaku secara terbuka soal seksualitas mereka.
"Pagi ini saya sangat bangga bisa menandatangani RUU yang akan menghakhiri kebijakan 'don't ask don't tell' ini menjadi undang-undang," kata Obama, dilansir BBC, 22 Desember 2010. UU pencabutan Don't Ask Don't Tell itu berlaku setahun kemudian.
"Tujuan dari memorandum ini untuk menginformasikan kepada Anda bahwa hukum yang secara umum diketahui sebagai 'Dont' Ask, Don't Tell' (DADT), 10 U.S.C.Sec 654, telah dicabut dan tidak lagi berlaku di Departemen Pertahanan," demikian bunyi memorandum Departemen Pertahanan, tertanggal 20 September 2011.
Era Trump: Gender dysphoria dilarang masuk militer
Periode Obama berakhir. Presiden Donald Trump giliran memimpin AS. Dia mewacanakan melarang militer menerima kaum transgender setelah berkonsultasi dengan jenderal dan pakar militer. Yang ingin dilarang Trump masuk militer adalah transgender tertentu, bukan gay atau lesbian.
"Setelah melakukan konsultasi dengan para jenderal dan ahli-ahli militer, perlu diketahui bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan menerima atau mengizinkan orang-orang transgender untuk berdinas dalam kapasitas apa pun di militer AS," kata Presiden Trump, dilansir BBC, 27 Juli 2017.
Alasannya adalah 'biaya medis yang sangat besar dan gangguan' yang bisa disebabkan oleh orang-orang transgender. Trump hendak melarang orang gender dysphoria masuk militer. Setahun kemudian, Trump kembali bicara soal ini.
Gender dysphoria adalah kondisi pertentangan psikologi akibat ketidaksesuaial seksual biologis dan identitas gender. Orang-orang ini biasa menjalani terapi hormon yang butuh biaya. Transgender tidak mesti gender dysphoria.
Trump mendesak Mahkamah Agung mengkaji putusan badan peradilan tingkat lokal soal hak warga transgender menjadi bagian militer AS. Bersamaan dengan permintaan itu, Trump menolak menunggu badan peradilan di negara bagian yang tengah menyorot isu transgender ini.
 Donald Trump (Photo by ALEX EDELMAN / AFP) Foto: AFP/ALEX EDELMAN |
"Ketiadaan intervensi yang cepat dari Mahkamah Agung tak memungkinkan pihak militer menerapkan kebijakan baru dalam waktu dekat," demikian permohonan tertulis yang diajukan Trump, 23 November 2018.
12 April 2019, Trump meneken kebijakan baru yang disebut kritikus sebenarnya sama saja dengan kebijakan Don't Ask Don't Tell' era Clinton. Usai tanggal 12 April 2019, semua orang dengan gender dysphoria yang menjalani terapi hormon tidak boleh masuk militer. Apakah Trump tidak melindungi komunitas LGBT?
"Saya melindungi semua orang," jawab Trump, dilansir NBC News.
